Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis Tolak Dukung Capres

Yogyakarta - Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) Strategis menyatakan menolak mendukung salah satu capres dan cawapres dalam pemilihan presiden putaran kedua. Mereka menyatakan netral dan menyesalkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang sengaja menggiring serikat-serikat pekerja BUMN untuk terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu pasangan capres/cawapres.Hal itu dikatakan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis Syinar Budhi Arta seusai pembukan rapat kerja di Hotel Inna Garuda Jl MalioboroYogyakarta, Kamis (16/9/2004).Rapat kerja tersebut dihadiri oleh lima serikat pekerja BUMN yaitu Serikat Pekerja Pertamina, Sekar Telkom, Serikat Pekerja PLN, Serikat Pekerja Telkomsel dan Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (PJB)."Kami menyesalkan ada pihak-pihak tertentu yang menggiring serikat-serikat pekerja BUMN yang terlibat politik praktis dengan mendukung salah satucapres/cawapres peserta pilpres saat ini," kata Syinar.Syinar mengakui, menjelang pilpres putaran kedua ini banyak direksi BUMN yang terlibat upaya dukung-mendukung salah satu capres/cawapres. Bahkan mereka juga telah menekan para pengurus serikat-serikat pekerja BUMN yang tidak bersedia mendukung capres tertentu dengan menghambat kegiatan dan kebebasan dalam berorganisasi."Kami juga menolak keras bila ada direksi BUMN yang menggunakan anggaran perusahaan terutama dari PT Telkom, PLN, Pertamina, PJB atau pun Telkomsel untuk kepentingan politik praktis, kepentingan kelompok tertentu," katanya.Menurut Syinar, memang ada upaya dan pendekatan kepada serikat pekerja untuk menyeret ke arah kegiatan politik praktis. Namun upaya itu ditolak secara tegas dengan alasan ingin bersikap profesional. "Lagipula AD/ART kami sudah menetapkan untuk independen, tidak berafiliasi dengan kelompok mana pun dan menolak segala upaya yang bersifat politik praktis," katanya.Syinar mengatakan, pada tanggal (6/9/2004) lalu pihaknya telah melayangkan sebuah surat kepada dua pasang capres dan cawapres tersebut. Pada intinya federasi serikat pekerja meminta meminta konsep yang akan dijalankan bilamereka terpilih nanti."Kami bagaimana pengelolaan BUMN i masa depan, bagaimana pandangan mereka tentang privatisasi dan kebijakan penjualan aset-aset negara. Langkah apayang akan diambil dalam pemberantasan KKN dan bila terpilih nanti apakahdapat menerapkan konsep Bersih, Transparan dan Profesional (BTP) dalamsetiap penunjukkan/pengangkatan direksi BUMN," ujar Syinar.Soal siapa yang dipilih, Sekjen FSP BUMN Strategis Achmad Daryono menambahkanhal itu sepenuhnya diserahkan kepada hati nurani masing-masing anggota."Soal pilihan itu hak politik anggota yang merupakan hak asasi yang bersangkutan dan kami serahkan sepenuhnya kepada hati nurani masing-masing,"kata Achmad. (nrl/)