Taufik Kurniawan: UU Perlindungan TKI Harus Atur Perlindungan TKW

Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengaku prihatin dalam rentang waktu yang berdekatan, 2 Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia mengalami pemerkosaan di Malaysia. Dia mengusulkan agar UU Perlindungan TKI yang sedang dibahas di DPR dan pemerintah memutus mata rantai kekerasan terhadap TKI dan pelecehan terhadap TKW.

"Jadi pemerintah dan DPR kan sedang membahas UU tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar ngeri. Ini payung hukum untuk TKI di luar negeri yang sedang diproses di Komisi IX. kita harapkan dengan adanya Pansus di Komisi IX ini semua bisa diakomodir," kata Taufik kepada detikcom, Rabu (14/11/2012).

Menurut Taufik, UU TKI di luar negeri ini harus menjamin benar-benar keselamatan TKI di luar negeri. Penyusunan UU ini harus benar-benar menjawab kebutuhan payung hukum untuk melindungi TKI di luar negeri.

"Kaitan dengan aspek-aspek perlindungan tenaga kerja di luar ngeri ini sangat penting. Klausul antisipasinya dapat dimasukkan dalam pasal-pasal itu. Ini menjadi keseriusan kawan-kawan di Komisi IX, saya mengusulkan hal semacam ini (pemerkosaa terhadap TKI) juga harus diatur supaya tidak terjadi lagi. Karena itu perlu dimasukkan pasal kekerasan terhadap perempuan dan aspek-aspek kerja lainnya," katanya.

Dalam kesempatan ini Taufik juga menyinggung kemjuan pembahasan UU Desa di DPR. Sebagai Wakil Ketua DPR bidang Kesra, Taufik tengah melakukan sosialisasi kaitan UU Desa ke sejumlah wilayah di Indonesia.

"Saya menghadiri ceramah kaitan dengan sosialiasi UU Desa di Blitar. Dihadiri ribuan perangkat desa. Saya memberikan pengarahan yang prinsipnya saya menyampaikan sudah saatnya kita memperhatikan aspek kesejahteraan perangkat desa. Semua fraksi sudah memberikan DIM dan UU Desa sudah mulai masuk pembahasan," kata Taufik.

Taufik menuturkan perdebatan awal yang alot di DPR diharapkan dapat segera diselesaikan. Sehingga perangkat desa tak perlu bardemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan.

"Ini lah yang saya maksud melakukan pengecekan langsung di lapangan bahwa kondisinya sangat ironis. Kalah PAN sudah jelas kita mendukung perangkat desa diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara bertahap. Sikap resmi kita juga masa jabatan kepala desa 8 tahun dan bisa dipilih lagi satu periode. Kita juga berharap fraksi lain juga mengeluarkan DIM yang sama," kata Taufik yang juga Sekjen PAN ini.

Perangkat desa tersebut, menurut Taufik, tidak menuntut harus diangkat menjadi PNS secara bersamaan. Opsi kedua mungkin bisa disetujui di DPR.

"Sebetulnya mereka itu sangat realistis juga. Kalau secara bertahap tidak bisa, mereka pun siap kalau ada kualifikasi misalnya setelah masa pengabdian berapa tahun. Jadi posisi kita memang seharusnya mengakomodir keinginan yang diperjuangkan," tandasnya.

(van/slm)