"Yang muncul ke BK itu nama dan tidak ada barang bukti apapun. Saya ingin cerita kronologi soal Merpati. Saya nggak tahu nama saya ada apa nggak," kata Achsanul yang juga wakil sekretaris FPD DPR ini kepada wartawan di press room Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/11/2012).
Achsanul menuturkan Merpati awalnya mendatangi Komisi VI untuk mengetahui masa depan perusahaan tersebut. Sebab, dengan hutang-hutang dan kerugian yang diderita, masa depan Merpati memang menjadi pertanyaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Achsanul mengatakan saat itu Joni meminta suntikan dana untuk Merpati. Dana yang diminta dalam tiga tahapan, pertama Rp 561 miliar, Rp 250 miliar dan SLA. Dana itu digunakan untuk ekspansi bisnis Merpati. Jika dana itu disetujui, maka Joni menjanjikan Merpati akan segera mendapat untung.
"Jika dana ini disetujui, Joni mengatakan tidak akan menghadap ke DPR lagi," ujar Achsanul.
Pengajuan dana itu disetujui oleh Komisi VI dan akan segera disetujui Komisi XI. Namun, di tengah jalan terjadi pergantian dirut di Merpati. Joni diganti Rudi Setyo Purnomo.
Achsanul mengatakan Rudi sempat mengatakan kepada media tak membutuhkan suntikan dana yang diajukan Joni. Oleh karena pernyataannya itu, DPR memanggil Rudi untuk rapat.
Di dalam rapat Rudi ternyata menyatakan masih membutuhkan dana tersebut. Rudi juga menyerahkan bisnis plan yang tak berbeda dengan milik Joni. Kemudian menyambung rapat itu, dibentuk panja untuk memonitor dan diadakan pertemuan antara Komisi XI dengan Direksi Merpati di ruang Ketua Komisi XI.
"Di situ ngobrol bagaimana bisnis plan-nya dan akan diubah dan disusulkan sesegera mungkin," ujarnya.
Achsanul menerangkan rapat itu dihadiri oleh Dirut Merpati Rudi, direktur keuangan dan direktur operasional. Sekitar 10 anggota Komisi IX juga ikut dalam pertemuan itu.
"Diskusi itu tidak ada pemerasan, tidak ada permintaan dari kita, karena kita tahu Merpati rugi. Setelah itu rapat bubar, menunggu dari Rudi bisnis plan berikutnya. Jadi isu ini beredar dari mana, apa motivasinya tapi menurut saya ini perlu instrospeksi. Kalau pada diskusi itu permintaan Rp 18 miliar sekian tidak ada itu," tambahnya.
Achsanul pun membantah jika dirinya disebut terlibat pemerasan BUMN.
"Kalau misalnya nama saya dibawa-bawa. Saya nggak ngerti. Saya waktu itu memang ada dalam pertemuan, untuk mendengarkan bisnis plan, itu penting untuk memonitor kierja merpati," lanjutnya.
Selain nama Achsanul, beredar nama-nama lain yang disebut dilaporkan Dahlan Iskan ke BK dalam suratnya. Inisial nama-nama itu adalah ATP, LM, ARW, MIQ.
(tor/van)











































