.webp)
FPKS DPR meminta Sekjen DPR Nining Indra Saleh menghentikan proyek renovasi ruang kerja anggota DPR yang memakan anggaran Rp 6,2 miliar. Ruang kerja anggota DPR dirasa masih cukup reprsentatif.
"Itu bagian yang juga terus terang saya kaget juga. Saya mendukung pernyataan Pak Ketua BURT, Marzuki Alie, agar proyek tersebut segera dihentikan ," kata Ketua FPKS DPR Hidayat Nurwahid, kepada detikcom, Kamis (8/11/2012).
Hidayat juga mengkritisi proyek akhir tahun Sekjen DPR yang lain. Yakni renovasi toilet yang menghabiskan anggaran Rp 1,4 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai ketua fraksi, Hidayat juga tidak dimintai konsultasi menyangkut proyek ini. Dia yakin sekali tak ada anggota DPR yang mengusulkan proyek tersebut.
"Ke depan dari pihak pimpinan DPR juga harus betul-betul mencermati dan mengingatkan pihak Sekjen untuk tidak menerima usulan dan penganggaran begitu saja. Dan saya yakin anggota DPR yang mengusulkan itu dan tidak tahu menahu anggarannya sebesar itu," tegasnya.
Berdasarkan dokumen lelang yang dimiliki Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) ada 6 proyek akhir tahun di lingkungan DPR. Keenam proyek tersebut adalah:
1. Penggantian pagar batas dengan Taman Ria, Rp 1.023.211.000 (per 30 November 2012)
2. Renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR RI Rp 1.406.291.000 (per 22 November 2012)
3. Perbaikan ruang kerja anggota di Gedung Nusantara I DPR RI, Rp 6.267.286.000 (per 27 November 2012)
4. Pengadaan tenaga keamanan pada Setjen DPR, Rp 13.168.706.600
5. Perbaikan waterproofing lantai 3 dan 4 gedung Nusantara I DPR, Rp 729.724.000
6. Pengadaan mesin foto copy kecepatan tinggi untuk masing-masing sekretariat fraksi, Rp 1.667.500.000
Total Rp 24.272.718.600
Sebelumnya desakan agar renovasi ruang kerja anggota DPR dibatalkan juga datang dari Fraksi Partai Gerindra. Gerindra memandang renovasi ruang anggota DPR belum diperlukan. Sementara fraksi lainnya belum memberikan keterangan yang jelas.
(van/nwk)
