Sanksi Non Aktif Pengaruhi Keanggotaan di DPR

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung menegaskan dengan adanya sanksi penonaktifan sejumlah anggota, pengurus dan penasehat partai Golkar, otomatis akan mempengaruhi status keanggotaan yang bersangkutan di DPR maupun sebagai calon anggota DPR terpilih.Konsekuensi ini berlaku karena untuk sementara waktu mereka bukan lagi anggota partai, atau duduk sebagai pengurus partai. Maka dengan sendirinya tidak berhak bicara atas nama organisasi.Hal senada juga dikemukakan koordinator bidang organisasi Partai Golkar, Agung Laksono dalam kesempatan yang sama, seusai dialog penajaman visi, misi dan program pasangan capres-cawapres, yang berlangsung di Golden Ballroom hotel Hilton, Jakarta, Rabu (15/9/2004).Agung mengatakan bahwa masih terbuka peluang agar hak-hak para fungsionaris dipulihkan. Yakni dengan memberikan pernyataan secara resmi untuk loyal terhadap putusan rapimnas PG ke-9 yang mendukung pasangan Mega-Hasyim. Selama pernyataan resmi tersebut belum ada, maka pelantikannya sebagai anggota DPR periode 2004-2009 pada tanggal 1 Oktober nanti akan ditunda."Belum tentu akan di recall atau pergantian antar waktu. Tapi yang pasti penundaan dulu. Karena sifatnya pemberhentian juga sementara," kata Agung.Selain memberikan pernyataan secara resmi, klarifikasi juga dapat disampaikan dalam rapat khusus untuk mendengarkan hak jawab para fungsionaris yang dikenakan sangsi. Namun demikian ia tidak dapat memastikan kapan tepatnya rapat khusus itu akan digelar. Apakah sebelum 20 September ataukah menjelang 1 Oktober."Kalau klarifikasi itu diterima, ya selesai persoalan. Tapi kalau tidak ya secara definitif akan diberhentikan sebagai anggota,"Sebagai konsekuensi pemberhentian tersebut DPP Partai Golkar sudah siap menghadapi perlawanan dari sejumlah fungsionaris yang terkena sangksi, terutama yang bersattus sebagai calon anggota DPR terpilih yang merasa karir politiknya dipotong di tengah jalan.Ditemui secara terpisah, Prio Budi Santoso, salah satu pengurus DPP dan caleg terpilih PG yang terkena sangsi non aktif, mengatakan "Saya akan menuntut tanggung jawab dari paratai kalau sampai diberhentikan secara definitif. Saya sudah mengeluarkan begitu banyak biaya dan tenaga untuk berkampanye agar terpilih. Sampai-sampai tabungan saya menyusut drastis!" (dni/)