Roy Suryo: Perhitungan TI KPU Terancam Quick Count

Bandung - Sistem Teknolgi Informasi (TI) "terancam". Bukan oleh hacker atau pun pihak lain yang ingin menghancurkan sistem yang sudah dibangun dengan dana miliaran rupiah itu. Sistem TI KPU lebih "terancam" oleh sistem perhitungan cepat alias quick count. Pasalnya, rasa ingin tahu masyarakat akan bisa lebih dipuaskan dengan melihat hasil quick count tadi dibandingkan dengan memelototi erhitungan TI KPU yang terlalu lambat.Pandangan ini dikemukakan pemerhati ICT KRMT Roy Suryo dalam Seminar Nasional Pemantapan Sistem TI KPU Menghadapi Pilpres Tahap II di Hotel Savoy Homann Bandung, Rabu (15/9/2004). Dalam seminar itu hadir berbicara pakar dan pengamat ICT Dr Suhono Harsa Supangkat dari ITB, Konsultan Ahli TI KPU Basuki Suhardiman dan Koordinator ICT Watch Donny BU.Dalam pandangan Roy, perhitungan TI KPU sebetulnya harus bisa difungsikan lebih daripada sekedar data pembanding, apalagi untuk memenuhi rasa ingin tahu masyarakat terhadap perkembangan perolehan suara. "Kalau fungsinya hanya sebatas itu, rasanya dana yang dikeluarkan begitu besar menjadi tidak sebanding. Masyarakat sudah akan merasa cukup sekedar tahu hasil quick count saja," katanya."Ancaman" terhadap sistem quick count tadi menurutnya bukanlah isapan jempol semata. Dengan metodologi dan sampling yang tepat, terbukti hasil quick count yang dilakukan TV swasta dan sejumlah LSM itu cukup baik hasilnya. "Kalau TI di KPU tidak dibenahi secara mendasar, maka masyarakat mungkin nanti sudah akan merasa cukup manakala mengetahui hasil quick count sehari sesudah pelaksanaan pemungutan suara dan tinggal menunggu pengumuman hasil resmi dari KPU," tuturnya.Dalam pengamatannya, Roy menilai bahwa persoalan utama dan mendasar dalam system TI KPU bukanlah pada aspek teknis atau pun teknologi. "Kalau dari segi itu, saya kira teman-teman dari tim ahli IT KPU sudah bekerja keras untuk menyiapkan dan memperbaiki system yang ada. Saya angkat topi dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada mereka. Namun ada persoalan besar dan mendasar, yaitu dalam manajemen TI KPU itu sendiri," tegasnya.Pembenahan manajemen TI KPU itu menurutnya yang paling utama dilakukan agar pendapat bahwa sistem TI KPU hanyalah "Lebih mahal, lebih lama dan lebih tidak akurat" itu bisa dibantah.Selain itu, Roy menilai perlu adanya pengakuan secara yuridis terhadap perhitungan TI KPU. "Dalam pandangan saya, justru hasil perhitungan TI KPU itu lebih akuntabel dan transparan dibandingkan perhitungan manual. Bayangkan, dalam sistem TI itu kita justru bisa mengecek sampai ke tingkat TPS secara cepat dan akurat. Sedangkan perhitungan manual, justru prosedurnya lebih panjang," urainya.Karena itu, seharusnya data perhitungan TI bisa menjadi data pembanding resmi yang memiliki juga kekuatan hukum. Roy menuturkan bahwa dari perhitungan TI pilpres tahap I yang lalu misalnya, terdata sekitar 107 juta suara. Sedangkan hasil resmi perhitungan manual adalah 118 juta suara. "Ada selisih 11 juta suara. Selisih yang amat signifikan dan besar. Mestinya, selisih suara yang begitu besar dari 2 perhitungan berbeda terhadap obyek yang sama ini harus diteliti. Secara logika, mestinya hasilnya sama," tegasnya.Sementara itu, Basuki Suhardiman menuturkan bahwa secara umum TI KPU sudah siap baik dalam hal perangkat, system dan tenaga. Diakuinya, kendala utama yang dihadapi selama ini adalah dalam proses entry data, terutama berkaitan dengan verifikasi data yang akan dihitung. (dni/)