Siapa pun Presidennya, BBM Naik

Jakarta - Siapa pun presiden yang terpilih, harga BBM pasti naik. Kedua pasangan capres-cawapres baik SBY-JK maupun Mega-Hasyim mengaku akan melakukan penyesuaian harga BBM di Indonesia. Artinya presiden yang terpilih dalam pilpres putaran kedua nanti, harus merevisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2005 (RAPBN).Hal ini terpaksa dilakukan berkaitan dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia. Kini harga minyak menyentuh angka US$ 50 per barel. Revisi terpaksa dilakukan karena kenaikan harga minyak berdampak pada naiknya subsidi bahan bakar minyak."Penyesuaian harga memang harus dilakukan terus menerus tapi saya pastikan tidak akan membebani rakyat miskin. Tapi saya pastikan kenaikan harga tidak akan membebani rakyat miskin. Yang akan saya lakukan dalam seratus hari pertama kalau saya terpilih kelak, untuk menangani masalah ini adalah merevisi RAPBN 2005," ujar capres dari Partai Demokrat SBY menjawab pertanyaan salah satu panelis, Lin Che Wei dalam dialog penajaman visi, misi dan program pasangan capres-cawapres, yang berlangsung di Golden Ballroom Hotel Hilton, Jakarta, Rabu (15/9/2004).SBY-JK yang mendapat kesempatan pertama memaparkan visi-misi dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. SBY mendapat sejumlah pertanyaan dari 4 orang panelis yang dipilih oleh tim kampenye dan KPU, yaitu Lin Che Wei, Nina Sapti, Taslim Arifin,dan Mangara Tambunan.Sedangkan duet pasangan Mega-Hasyim yang mendapat kesempatan kedua, juga menerima pertanyaan yang sama dari Marie Pangestu. Peneliti dari CSIS ini bertanya bagaimana mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Dan bagaimana kompensasinya bagi rakyat kecil."Subsidi BBM saat ini hanya ada pada minyak tanah dan solar. Sementara untuk premium dan premix sudah mengikuti harga pasar. Sejak awal kami sudah berkomitmen tidak meninabobokan rakyat dengan subsidi," jawab Mega lugas.Dalam kesempatan itu, Hasyim menambahkan bahwa pemerintah tidak bisa memberikan subsidi di luar kemampuan. Rakyat kecil tetap perlu mendapat subsidi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kompensasi dari pencabutan subsidi BBM ini benar-benar sampai pada rakyat yang membutuhkan.Sebelumnya, dalam pembukaan SBY mengatakan bahwa masalah utama bangsa pasca krisis ekonomi adalah kemiskinan, pengangguran dan pembangunan infrastruktur yang terbengkalai. Sementara dari sisi kesenjangan sosial, masalah paling mencolok adalah tidak meratanya kesejahteraan masyarakat dan tidak terpenuhinya hak-hak dasar rakyat, yaitu hak pangan, papan dan dandang dan rasa aman. SBY menargetkan masalah-masalah tersebut diselesaikan pada masa pemerintahannya 5 tahun mendatang, yakni dengan menstabilkan pertumbuhan ekonomi, sekitar 6% per tahun. Serta melakukan stimulasi kebijakan fiskal dalam mengalokasikan anggaran negara secara tepat yang diimbangi dengan kebijakan moneter untuk mengantisipasi kontraksi yang timbul.Pembangunan infrastrutur seperti bidang energi, pelabuhan dan transportasi akan dapat menyerap tenaga kerja daloam jumlah yang sangat signifikan. Dengan demikian masalah pengangguran dapat teratasi. Langkah tersebut juga akan ditunjang dengan kebijakan-kebijakan untuk menarik investasi asing dan dalam negeri. terutama di sektor riil.Pasangannya, JK, menambahkan agar program ini sukses suku bunga bank untuk kredit usaha harus diturunkan dengan bunga yang rendah dunia usaha akan lebih bergerak. Perlu juga didorong kredit lunak untuk usaha kecil menengah serta sektor-sektor informal lainnya.Percepatan Pembangunan Kawasan TimurDalam kesempatan yang sama, dekan Fakultas Ekonomi Unhas, Taslim Arifin, menanyakan pasangan SBY-JK tentang komitmen pembangunan antar kawasan yang berimbang mengingat selama ini Indonesia Timur merupakan simbol daerah terbelakang.JK dengan tegas membantah bahwa tidak semua daerah di kawasan timur tertinggal di banding barat. terlebih sejak dicabutnya berbagai tata niaga secara umum. Sebenarnya kemampuan ekonomi di timur lebih baik dibanding barat.Sementara SBY menawarkan solusi keseimbangan pembangunan antar kawasan yakni dengan mendorong keunggulan komparatif dari masing-masing daerah. Jadi pembangunan di timur tidak harus sama persis dengan di barat. Selain itu dengan pembangunan yang berdasar keunggulan komparatif, maka pembangunan tersebut bisa menjadi lebih efisien dan efektif.Hal lain yang juga diperlukan untuk memacu percepatan di kawasan timur adalah membentuk kerja sama regional antar kawasan dan internasional dengan Papua Nugini dan Australia.Pemberantasan PengaguranPada sesi terpisah, Mega-Hasyim ditanya perihal program pemerintah menanggulani pengaguran oleh panelis Marie Pangestu. Mega mengatakan bila dirinya terpilih nanti menargetkan dapat mengurangi pengaguran 2,5 juta orang per tahun yang akan diserap sebagai tenaga kerja.Hasyim juga menambahkan akan menjadikan sektor UKM sebagi primadona dalam program penyerapan tenaga kerja. Karena menurut hasil survei dan bukan surveinya LSI, ada 40 juta ukm di Indonesia. Mereka perlu disentuh dengan insentif kredit agar bisa mengembangkan usahanya.Dalam kata penutupnya, pasangan Mega-Hasyim menegaskan pertanian harus menjadi tulang punggung pembangunan. Di sektor hilir ada industri yang merupakan pasar produk-produk pertanian. Perlu pengembangan bibit dan kredit lunak yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Investor asing bisa masuk dalam industri pertanian. Tapi jalur hulu sampai hilir tetap dikuasai oleh pengusaha lokal. Dan sektor UKM harus digenjot untuk menyerap tenaga kerja. untuk mendorong pertumbuhan UKM, perlu penurunan suku bunga usaha serta kebijakan perbankan. Selain itu, juga perlu ada keseimbangan jumlah kredit yang disalurkan untuk pengusaha kecil dan raksasa. (dni/)