Ini 7 Hakim yang Mencoreng Peradilan Indonesia

Jakarta - Ulah hakim Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Puji Wijayanto yang tertangkap tangan tengah pesta narkoba mencoreng wajah peradilan Indonesia. Selain Puji, tidak sedikit hakim yang malah harus duduk di kursi pesakitan gara-gara tindak pidana yang dia perbuat, seperti 7 hakim berikut ini.

1. Syarifuddin

Syarifuddin (dok detikcom)

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Syarifuddin, tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menerima suap tersebut di rumah dinasnya di Sunter, Jakarta Utara pada 1 Juni 2011

Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Syarifuddin 4 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp 250 juta dari kurator Puguh Wirawan dalam pengusuran pailit PT Sky Camping Indonesia.

Syarifuddin kena denda Rp 150 juta subsidair empat bulan kurungan. Sedangkan tuduhan lainnya tidak terbukti. Saat itu, penuntut umum dari KPK menuntut Syarifuddin selama 20 tahun penjara. Putusan ini dikuatkan hingga tingkat kasasi.

Siapa Syarifuddin? Pada 9 Juni 2011, Ketua MA Harifin Tumpa meneteskan air mata ketika bercerita tentang Syarifuddin dihadapan anggota Komisi III DPR. "Saya bersedih karena kondisi lembaga peradilan masih ada yang seperti itu," kata Tumpa memberikan alasan.

Pada 10 Juni 2011, Harifin Tumpa juga menyebut Syarifuddin sebagai hakim yang berprestasi.

2. Dwi Djanuwanto

Dwi Djanuwanto (dok detikcom)

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dwi Djanuwanto, dipecat karena minta dibelikan tiket pesawat kepada pihak berperkara. Selain itu, Djanu mengajak orang yang dia beri pesan singkat tersebut untuk melihat tarian wanita telanjang. Hakim Djanu juga mengirimkan pesan singkat agar dirinya disediakan wanita untuk diajak kencan.

Dalam karier 27 tahun menjadi hakim, prestasi Djanu tak terlalu moncer. Dalam kurun waktu itu, dia hanya menjadi hakim tingkat pertama. Posisinya paling tinggi adalah ketua Pengadilan Negeri Purworejo pada 2003. Usai itu, dia terlunta-lunta menjadi hakim biasa di PN Surabaya, PN Kupang dan PN Yogyakarta. Namun, lagi-lagi dia tidak pernah dihukum lebih berat, seperti skorsing.

Pada 24 November 2011, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memecat Djanu.

3. Dainuri

Ilustrasi (smh.com.au)

Hakim Mahkamah Syariah Tapak Tuan, Aceh, Dainuri, berbuat cabul dengan perempuan yang sedang berperkara dalam kasus perceraian, Evi.

Sarjana Hukum Islam ini mengakui dirinya pernah bermesraan berkali-kali dengan Evi dengan cara menggosok-gosok punggung Evi di kamar mandi dan berpangkuan dalam keadaan telanjang di hotel yang disewa oleh hakim terlapor.

Pada November 2011, sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memutuskan memecat hakim Dainuri. Dalam MKH Nomor 2/MKH/XI/2011 memutuskan untuk memberhentikan hakim Dainuri, Sarjana Hukum Islam dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri dari jabatannya sebagai hakim Mahkamah Syariah.

4. Endratno Rajamai

Endratno Rajamai (dok detikcom)

Hakim Pengadilan Negeri Serui, Endratno Rajamai, memeras istrinya sendiri Dewi Parasita sebanyak 66 kali dengan total nilai Rp 80 juta-an. Endratno memeras karena mengetahui Dewi mencintainya. Perasaan itu dimanfaatkan Endratno.

"Saya tidak mencintai Dewi. Saya dijodohkan oleh orangtuanya. Mungkin anggota majelis tidak percaya, tapi itulah nyatanya. Saya dijodohkan, ibarat kisah Siti Nurbaya," kata Endratno dalam pembelannya di depan MKH, Selasa, (23/2/2010).

Dirinya yang tinggal di Palopo, Sulawesi Selatan pun harus mengeluarkan banyak biaya guna ke tempat dirinya bekerja, Serui, Papua. Ibarat mendapat angin segar, diapun memanfaatkan cinta sebelah pihak Dewi Parasita. Beralaskan untuk transportasi Serui-Palopo, dana segar pun mengucur hampir tiap akhir pekan.

Akhirnya, cinta bertepuk sebelah tangan inipun terendus Dewi Parasita. Kesabarannya pun habis. Dana yang telah dikeluarkan secara ikhlas sebagai modal meluluhkan cinta Endratno-pun belakangan diungkit. Gugatan perceraianpun dilayangkan dan langsung di setujui hakim pengadilan agama. Tak puas, Dewi Parasita melaporkan Endratno ke Mahkamah Agung (MA) dengan tuduhan melanggar kode etik.

Atas perbuatan ini, Endratno terbukti telah melanggar kode etik hakim dan memberikan sanksi mutasi ke PT Palangkaraya dengan nonpalu selama 2 tahun.

5. Imas Dianasari

Imas Dianasari (dok pnbandung.go.id)

Hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung, Imas Dianasari, tertangkap tangan oleh KPK pada 30 Juni 2011 karena menerima sejumlah uang dari pihak berperkara sebanyak Rp 200 juta.

Majelis kasasi yang terdiri dari Imron Anwari, Krisna Harahap dan Syamsul Chaniago menolak kasasinya sehingga ia tetap harus menjalani penjara 6 tahun dan denda Rp 200 juta.

6. Muhtadi Asnun

Muhtadi Asnun (dok detikcom)

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Muhtadi Asnun, divonis 2 tahun penjara pada 9 Desember 2010 lalu. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Asnun menerimanya.

Asnun terbukti menyalahi jabatannya sebagai pegawai negeri sipil saat menjabat hakim di Pengadilan Tinggi Tangerang dalam memproses kasus Gayus Tambunan. Muhtadi menerima sejumlah uang dari Gayus yakni menerima uang US$ 40 ribu saat menangani kasus Gayus pada Maret 2009. Kala itu Gayus divonis bebas.

7. Ibrahim

Ibrahim (dok detikcom)

Ibrahim yang menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) DKI Jakarta pada 30 Maret 2010 tertangkap KPK saat menerima suap dari advokat Adner Sirait.

Uang itu diberikan Adner dalam rangka perkara yang sedang dipegang Ibrahim, soal tanah pengusaha DL Sitorus yang berlokasi di daerah Cengkareng. Tanah itu dalam status sengketa dengan Pemprov DKI Jakarta. DL Sitorus juga akhirnya ditetapkan jadi tersangka oleh KPK dan sudah vonis di pengadilan Tipikor.

Ibrahim divonis Pengadilan Tipikor selama 6 tahun penjara. Di tingkat banding, hukuman ini juga dipotong jadi 5 tahun. Dan di tingkat akhir, hakim agung memotong hukuman tersebut tinggal 3 tahun. Diskon juga berlaku dari denda Rp 200 juta menjadi Rp 150 juta.

Majelis kasasi yang memeriksa perkara Hakim Ibrahim ini terdiri dari Mansur Kartayasa, Krisna Harahap, Moegihardjo, Sophian Marthabaya dan Muhammad Asikin. Penurunan itu diputus berdasar pertimbangan kemanusiaan mengingat Ibrahim mengalami gagal ginjal yang serius sehingga harus menjalani cuci darah seminggu sekali.