"Ya silakan, kita mempersilakan kalau ada BPK yang mau audit, silakan," kata Hatta Ali kepada wartawan usai acara rapat teknis penegakan hukum lingkungan hidup di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2012).
Tidak hanya itu, Hatta langsung memerintahkan staf MA untuk menerima BPK dengan memberikan data secara terbuka. Hatta mengaku selama ini MA sudah cukup transparan untuk semua hal. Untuk semua yang berhubungan dengan MA, Hatta menegaskan bahwa seluruhnya sudah tercantum di website MA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, Gayus Lumbuun meminta instansi di luar MA segera mengaudit keuangan MA.
"Perlu ada pengawasan eksternal terhadap kebijakan anggaran yang digunakan di MA. Kalau perlu diaudit. UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan MA mengatur secara mandiri dalam hal kebijakan amdministrasi dan keuangan. Selama ini Sekretaris MA dijabat oleh hakim, baru pada periode ini dipimpin oleh PNS," papar Gayus Lumbuun.
(asp/nwk)











































