PPP Desak Dahlan Laporkan Pemerasan BUMN ke KPK

Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan telah melaporkan nama dan modus pemerasan BUM yang dilakukan anggota DPR. Namun langkah itu dinilai tidak cukup, Dahlan harus meneruskan laporannya ke KPK.

"Pak Dahlan tak cukup hanya melakukan langkah politik ke BK (Badan Kehormatan) DPR. Tanggung jawab dia sebagai Menteri BUMN, itu kan seperti yang disampaikan dia sendiri, ingin bersih-bersih BUMN, laporkan dong ke penegak hukum, sehingga akan berimplikasi ke bersih-bersih BUMN," kata Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Menurut Arwani, jika hanya menempuh langkah politik seperti saat ini, dampaknya hanya kepada internal DPR dan tak akan menyentuh BUMN. Padahal sebagai Menteri BUMN, Dahlan memiliki kewajiban untuk bersih-bersih BUMN.

"Persoalan peras memeras jangan hanya terbatas pada konteks DPR saja, itu menjadi tugas yang bersangkutan untuk bersih-bersih BUMN supaya tidak hanya terlihat ada pencitraan," ujarnya.

Arwani juga menantang Dahlan agar melengkapi 10 nama anggota DPR pemeras BUMN. Jika hal itu tidak dilakukan Dahlan, Arwani khawatir akan muncul isu negatif susulan terkait kasus ini.

"Nanti ada yang menyangka jangan-jangan muncul tekanan. Menurut saya harus disampaikan seluruh nama yang dia janjikan. Itu sebagai bentuk konsistensi Pak Dahlan Iskan," tutupnya.

(trq/mpr)