BK DPR Ditantang Berani Usut Laporan Dahlan Soal Anggota DPR Pemeras

Jakarta - Badan Kehormatan (BK) DPR harus maksimal dalam menangani pelaporan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait dugaan anggota DPR pemeras. BK harus berani bersikap dan membuat terobosan keputusan. Jangan sampai isu anggota DPR pemeras dianggap gosip saja oleh BK.

"Istilahnya, kalau masuk ke BK DPR kebanyakan hanya jadi bahan gosip dan justru meredam masalah saja," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Apung Widadi saat dikonfirmasi, Selasa (6/11/2012).

Selama ini BK terkesan hanya bermain aman. Mulai dari kasus dugaan anggota DPR pemain video porno hingga memecat anggota DPR yang menjadi tersangka korupsi, BK tak bernyali.

"Contohnya, anggota Komisi III yang menekan Kejaksaan dan Tipikor Semarang saja, kita laporkan ke BK nggak berani memproses. Padahal itu penyalahgunaan wewenang DPR kan. Nah, kasus Dahlan ini mirip-mirip yang terjadi di Semarang," jelasnya.

Dalam sejarahnya, BK memang jarang membuat terobosan berani. Padahal peran mereka penting untuk menjaga citra DPR yang terus merosot di mata publik.

"Dalam sejarahnya menangani kasus korupsi, BK memang tidak akan berani dan menjadi lembaga pencegahan dan pemberantasan korupsi di internal DPR," tuturnya.

(ndr/nrl)