Koalisi Kebangsaan Tidak Ampuh

Surabaya - Koalisi Kebangsaan tampaknya harus mereview strateginya untuk memenangkan Mega-Hasyim. Jika tidak, Koalisi Kebangsaan tidak akan ampuh. Kasus perebutan Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) bisa jadi bukti loyonya koalisi yang digagas PDIP, Partai Golkar, PPP, dan PDS itu. Pemilihan kursi ketua DPRD Jatim yang digelar Sabtu (11/9/2004) lalu berjalan tidak seperti yang diinginkan Partai Golkar. Dalam pemilihan ketua DPRD Jatim, Golkar mengusung Ketua Golkar Jatim Ridwan Hisjam. Golkar berharap, Ridwan akan didukung oleh fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan. Tapi, apa nyatanya? Tidak semua anggota fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan mendukung Ridwan. Suaranya terpecah. Jadilah, Fathorasjid dari PKB yang menduduki ketua parlemen itu. Ridwan hanya gigit jari. Ini bukti bahwa soliditas Koalisi Kebangsaan perlu dipertanyakan. Memang, wilayah Jatim bukanlah lumbung suara yang terlalu baik bagi Koalisi Kebangsaan. Di atas kertas, jumlah kursi dari Koalisi Kebangsaan ini belum mencapai 50 persen kursi di parlemen. Untuk memenangkan Ridwan, Koalisi Kebangsaan harus merayu anggota fraksi lain untuk ikut mendukungnya.Komposisi kursi di DPRD Jatim sesuai hasil pemilu legislatif 2004 sebagai berikut: FKB 31 orang, FPDIP 25 orang, FPPP 8 orang, FDK (gabungan PD, PBB, PKS) 14 orang, FPAN 7 orang, dan FPG 15 orang. Jumlah total 100 kursi. Sejak lama, Koalisi Kebangsaan mengikrarkan akan bersatu untuk saling mendukung dalam perebutan jabatan, termasuk jabatan di daerah seperti gubernur, bupati/walikota, ketua DPRD I, dan ketua DPRD II. Tak terkecuali di Jatim. Sebagai fraksi yang memiliki kursi cukup besar di antara partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan, Golkar layak mengajukan calon ketua DPRD. Dan calon dari Golkar, seharusnya didukung oleh anggota fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi itu. Dengan adanya kesepakatan itu, seharusnya dalam hitung-hitungan di atas kertas, Ridwan seharusnya bisa mendulang 48 suara. Jumlah suara ini gabungan dari FPDIP, FPG, dan FPPP. Untuk bisa aman dan memenangkan pemilihan, Ridwan perlu menambah minimal 3 suara agar perolehan suaranya bisa lebih 50 persen. Dan dalam skenarionya, Ridwan sudah mendapatkan limpahan suara dari FPAN sebanyak 4 orang. Bila memang demikian, Ridwan bisa mendulang 52 suara. Tapi, sayang seribu kali sayang. Skenario yang telah mereka susun, tidak terealisasi di lapangan. Suara Koalisi Kebangsaan terpecah. Saat pemilihan, Ridwan Hisjam hanya mendapatkan 23 suara. Jumlah yang sangat jauh dari yang diharapkan. Sebenarnya, dalam pemilihan itu, ada 4 calon yang bersaing untuk merebut kursi ketua DPRD Jatim. FPG mencalonkan Ridwan Hisjam, FPDIP mencalonkan YA Widodo, Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) mencalonkan H Suhartono, dan FKB mencalonkan Fatchorrosjid. Dari Koalisi Kebangsaan, ada dua calon, yaitu Ridwan dan Widodo. Menurut sumber, meski Golkar kalah kursi dari PDIP, namun akhirnya yang diputuskan maju adalah Ridwan. Ini sebagai balas jasa, Golkar mendukung pemenangan Mega-Hasyim. Skenarionya, meski ada dua calon, namun anggota fraksi dari Koalisi Kebangsaan harus memilih Ridwan dan membiarkan Widodo dengan 0 suara. Tapi, skenario itu berantakan saat pemilihan. Hasil lengkap pemilihan, Ridwan mendapat 23 suara, Widodo mendapatkan 16 suara, Suhartono 0 suara, dan Fathorasjid mendapatkan 61 suara. Hasil ini tentu membuat kecewa kubu Ridwan. Soalnya, sesama anggota Koalisi Kebangsaan tidaklah kompak. Sementara fraksi lain di luar Koalisi Kebangsaan tampak kompak. Fathorrosjid bisa memenangkan pemilihan ini, karena didukung penuh oleh PD, PBB, PKS, dan PAN. Seusai terpilih sebagai ketua DPRD Jatim, Fathorasjid mengaku 61 suara yang didapatkannya berasal dari FKB 31 suara, FDK 14 Suara, FPAN 7 suara dan FPPP 8 suara. "Satu suara lagi, bisa dari mana saja, termasuk PDIP," kata dia terkekeh. Dengan hasil ini, perlu dipertanyakan sejauh mana kekompakan Koalisi Kebangsaan. Bila soliditas koalisi seperti ini, akankah mereka bisa memenangkan Mega-Hasyim? (asy/)