Jajaran Intelijen Rapat Bentuk Task Force Antiteror

Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono memimpin rapat koordinasi bidang intelijen yang akan merumuskan pembentukan task force antiteror, termasuk pengamanan pelaksanaan pilpres kedua.Rapat yang berlangsung tertutup diselenggarakan di Kantor BIN, Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2004)."Rapat membahas mengenai pencegahan terorisme secara terintegrasi dari semua jajaran intelijen baik kepolisian, TNI dan aparat intelijen pemerintah lainnya. Rapat dikoordinasikan langsung kepala BIN dan saat ini masih berlangsung membahas langkah pengamanan, termasuk membahas pengamanan pelaksanaan pilpres tahap kedua 20 September mendatang," ungkap Menko Polkam Ad Interim Hari Sabarno di Media Center Bom Kuningan, Hotel Sari Pan Pacific, Jl.MH Thamrin, Jakarta.Menko Polkam mengakui selama ini aparat intelijen, khususnya TNI dan intelijen lainnya kurang dilibatkan."Walaupun memang BIN sering memberikan input kepada intelijen kepolisian. Soal teknisnya, hari ini dirapatkan dan dikoordinasikan dan akan dirumuskan mengenai integrasi intelijen agar tidak terjadi hal yang serupa," kata dia. Menurut Menko Polkam, intelijen di luar kepolisian saat ini tidak dibenarkan untuk menangkap para pelaku atau orang yang memback up pelaku terorisme tetapi hanya memberi masukan informasi dan data. "Untuk menangkap, itu kewenangan pihak kepolisian. Memang saat ini di semua angkatan termasuk kepolisian memiliki pasukan antiteror. Namun yang menjadi soal bagaimana koordinasi pasukan yang ada untuk digunakan dalam mengatasi dan menanggulangi terorisme," ujarnya."Pasukan antiteror selama ini dilatih untuk menanggulangi aksi teror yang lama, seperti penyanderaan dan lainnya bukan menangani aksi teror singkat seperti peledakan bom," imbuh Menko Polkam.Untuk itu, kata dia, rapat koordinasi jajaran intelijen akan dirumuskan suatu task force apakah dalam operasi terbuka atau tertutup. "Pasukan ini termasuk untuk pengamanan di sejumlah pelabuhan udara dan laut. Namun tidak akan disebar secara terbuka karena itu justru terkesan tidak aman. Untuk level keamanan ditingkatkan," demikian Menko Polkam. (aan/)