Pengamat: Kasus Hambalang, DPR Harus Tanggung Jawab!

Jakarta - Pengamat politik Burhanudin Muhtadi mengatakan kasus korupsi di Hambalang tak bisa lepas dari tanggung jawab DPR. Dia mengatakan, bahwa DPR punya peran dalam meloloskan proyek tersebut.

"Lolosnya Hambalang ada juga peran DPR. Pertama apakah DPR tidak punya peran meloloskan, kedua proses pengajuan ke Menkeu," kata Burhanudin saat diskusi di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (3/11/2012).

Burhanudin melanjutkan, kejanggalan yang dilakukan oleh DPR adalah meloloskan proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) tersebut tanpa adanya tanda tangan dari Menpora Andi Mallarangeng. Sebagaimana dimaksud, tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut berasal dari Wafid Muharam selaku Sesmenpora.

"Kedua proses pengajuan ke Menkeu Andi tidak ada tanda tangan andi, apakah hanya tanda tangan Wafid, Apakah Andi tidak pernahh ikut rapat dengan DPR," ungkapnya.

Dia mengatakan hal itu perlu dituntaskan. Selain itu, dalam proyek ini, lanjut Burhan, masih susah mencari siapa dalang utamanya.

"Menurut saya hal-hal ini perlu dituntaskan," jelas direktur LSI ini.

(rvk/gah)