Berbagai Konflik Tanah di Sumut Perlu Ditangani Segera

Jakarta - Berbagai kasus konflik yang berkaitan dengan masalah tanah di Sumatera Utara (Sumut) perlu mendapat penanganan segera. Isu ini juga berpengaruh di tingkat nasional.

Ketua Departemen Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Demokrat, Letnan Jenderal (Purn) Cornel Simbolon menilai, konflik-konflik agraria itu telah mengancam keberlangsungan pembangunan.

"Konflik agraria di Sumut mencapai rekor tertinggi dalam 50 tahun terakhir,” tukas Cornel Simbolon kepada wartawan di Medan, Jumat (2/11/2012).

Dalam kaitan ini, Cornel yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumut dari Partai Demokrat menyatakan, solusi yang cepat dan tepat perlu segera diambil. Perlu terobosan kebijakan yang penyelesaiannya berjangka pendek.

"Setidaknya, suatu masalah harus diselesaikan lewat sebuah program berjangka satu tahun atau maksimal dua tahun," tukas Simbolon.

Lebih lanjut, Simbolon yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI AD dan juga teman seangkatan Presiden SBY di Akademi Militer ini menyatakan, penyelesaian konflik tanah di Sumut dapat dilakukan dengan mengembalikan hak-hak adat. Hanya saja diingatkan, aspek penegakan hukum harus menjadi prirotas.

Selain masalah konflik agraria, Simbolon juga menyoroti perlunya penyelamatan hutan di Sumut yang sudah banyak dibabat. Dia melihat persoalan ini dapat diatasi dengan terobosan yang kreatif dan berujung pada upaya pembangunan ekonomi terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

(rul/mpr)