Soal Anggota DPR Pemeras BUMN, Seskab Minta Semua Pihak Cooling Down

Jakarta - Polemik antara Dahlan Iskan dan DPR semakin memanas dengan munculnya desakan agar Menteri BUMN itu mengungkap nama-nama anggota DPR pemeras BUMN. Seskab Dipo Alam meminta agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.

"Saya minta semua pihak cooling down dulu, itu lebih penting dan tidak membuat hal ini menjadi simpang siur," kata Dipo di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2012).

Dipo mendukung langkah Dahlan yang tak mengumbar nama-nama anggota DPR pemalak BUMN ke publik. Dahlan hanya boleh membuka data itu di DPR.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan Pak Dahlan atau pemerintah itu bukan penegak hukum. Jadi tidak etis kalau Pak Dahlan menyebarkan ke publik, karena dia bisa dituntut, tapi dia kalau diundang DPR untuk menyebutkan nama, dia bilang ke saya dia akan datang," ujar Dipo.

Dipo juga mengatakan pemerintah mendukung Dahlan untuk mengungkap data tersebut. Dia berharap Dahlan juga melengkapi data yang dimilikinya dengan bukti-bukti.

"Kita perlu mendukung Pak Dahlan. Kalau saya pribadi secara lisan tentu saya bisa dan juga akan melakukan (seperti yang dilakukan Dahlan Iskan), tapi kita juga harus dapat laporan dari BPK dulu, sebagai pegangan," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Dahlan Iskan mengaku mengantongi 10 nama anggota DPR pemeras BUMN. Badan Kehormatan DPR akan memanggil Dahlan untuk mengungkap nama-nama tersebut. Dahlan Iskan sendiri telah menyampaikan bersedia membuka nama-nama anggota DPR bermasalah tersebut jika diminta.

Sebelumnya juga telah beredar SMS gelap yang mengatasnamakan Humas BUMN sebagai sumbernya. SMS tersebut berbunyi:

"Ini Inisial Anggota DPR RI yg memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (Golkar) PM, EV, CK (PDIP) AR, IR, SUR ( PKS) FA (HANURA) ALM, NAS, (PAN) JA, SG, MJ (PD) MUZ (GERINDRA) Info: Humas BUMN."

Humas Kementerian BUMN telah membantah keras bahwa mereka yang menyebar SMS ini. "Kami tidak pernah menyebarkan SMS tersebut. Kami tidak mau hubungan dengan DPR yang semakin kondusif menjadi hancur akibat SMS tersebut," tegas Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi.

(tor/nrl)