JK: Isu Kongkalikong DPR-Pemerintah Bukan Hal yang Baru

Jakarta - Isu kongkalikong antara oknum pemerintah dengan oknum DPR bukanlah hal yang baru. Siapa pun yang melakukan hal tersebut harus ditindak dan diproses hukum.

"Tentu isu-isu itu banyak, dan juga banyak orang eksekutif, orang pemerintah yang masuk ke KPK dan juga anggota DPR, semuanya kan dalam tindakan-tindakan seperti itu," ujar mantan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Hal itu dia katakan usai memberi pengarahan kepada 50 pengajar muda yang tergabung dalam program Indonesia Mengajar di Kantor Pusat PMI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (31/10/2012).

Menurut JK, dengan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan oknum pemerintah dan oknum anggota DPR menunjukkan bahwa isu kongkalikong bukan hal yang baru.

"Jadi sama intinya banyak, dan semua tahu itu. Berapa banyak gubernur kena, menteri pun ada yang kena, anggota DPR puluhan yang kena, berarti itu bukan hal yang baru sebenarnya," imbuhnya.

JK mengatakan Dahlan akan dipanggil oleh DPR dalam dua hal yang berbeda. Pertama, soal inefisiensi di PLN dan soal pemerasan anggota DPR kepada pejabat BUMN.

"(soal PLN) Pak Dahlan orangnya terbuka, saya yakin Pak Dahlan akan menjelaskan itu. Kedua DPR meminta terbuka soal pemerasan, nah itu pasti Pak Dahlan akan terbuka, tunggu saja," jelasnya.

JK tidak ingin dikatakan apakah mendukung tindakan Dahlan Iskan atau tidak. Yang jelas siapa pun yang melakukan tindakan curang harus ditindak dan diproses hukum.

"Bukan soal dukung-mendukung tapi soal hukum. Yang harus dilaksnakan oleh aparat penegak hukum, dan itu kewajiban aparat penegak hukum melasanakan," imbaunya.

Seperti diberitakan, Dahlan Iskan mengaku mengantongi 10 nama anggota DPR pemeras BUMN. Badan Kehormatan DPR akan memanggil Dahlan untuk mengungkap nama-nama tersebut. Dahlan Iskan sendiri telah menyampaikan bersedia membuka nama-nama anggota DPR bermasalah tersebut jika diminta.

(jor/ega)