Fitra: Anggota DPR 'Tukang Palak' Mengakulah Secara Ksatria!

Jakarta - Seharusnya anggota DPR tak perlu menunggu Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mengungkap siapa nama-nama anggota DPR yang memeras direksi BUMN. Demi citra DPR, harusnya anggota DPR yang memeras BUMN mengakui kesalahannya secara ksatria.

Sangat disayangkan sejumlah anggota dewan saat ini justru menyerang menteri BUMN Dahlan Iskan yang mengaku mengantongi 10 nama anggota DPR pemeras BUMN. Politisi Senayan juga semakin marah kepada Dahlan lantaran beredarnya SMS gelap yang berisi inisial anggota DPR pemeras BUMN.

Namun tak sedikit juga anggota DPR juga mulai mengeluhkan sikap rekan-rekannya yang reaktif dan terus menyerang Dahlan Iskan dan melempar kalimat sindiran 'kalau bersih, kenapa risih'. Dorongan agar Dahlan Iskan mengungkap nama-nama anggota DPR pemeras anggaran di depan Badan Kehormatan DPR pun kian menguat.

Menurut koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, harusnya anggota DPR tak perlu menunggu Dahlan membuka nama-nama pemeras BUMN di DPR. Harusnya anggota DPR yang memang merasa berdosa telah menciderai amanat rakyat tunjuk jari dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila anggota DPR yang bersih merasa malu dengan tindakan teman-temannya, juga didorong untuk mengungkap siapa pemeras BUMN di DPR yang sebenarnya.

"Daripada menunggu Pak Dahlan menari-nari dan bernyanyi tentang nama-nama anggota DPR, lebih baik anggota dewan secara ksatria dan jantan saja tunjuk diri sebagai orang yang bertanggungjawab," kata Uchok, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (31/10/2012).

Fitra memang salah satu LSM yang terus mengawasi peta penganggaran di DPR. Fitra beberapa kali juga merilis data dugaan penyelewengan pembahasan anggaran di DPR, hingga pemborosan perjalanan dinas DPR ke luar negeri. Menurut Uchok, sudah saatnya DPR berbenah diri. Mereka yang selama ini memeras BUMN harus menjadi whistleblower untuk mengungkap dan memperbaiki kerusakan sistemik di DPR.

"Menjadi whistleblower untuk membersihkan DPR dari tukang palak BUMN," tegasnya.

(van/ndr)