"Kalau ada indikasi pidana tentu akan kita sampaikan ke KPK. Selama ini semua kasus yang ada kaitannya dengan penegakan hukum selalu kita teruskan ke penegak hukum," kata Ketua BK, M Prakosa, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (31/10/2012).
Politikus PDIP itu mengatakan pihaknya akan mencoba mengungkap modus pemerasan kepada BUMN dari keterangan Dahlan Iskan nantinya. Selain itu BK juga akan menggali keterangan siapa oknum BUMN yang memberi upeti ke anggota DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dukungan agar Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkap nama-nama anggota DPR yang memalak BUMN terus menguat. Salah satu yang terbaru datang dari Indonesian Corruption Watch (ICW) yang mendukung agar nama-nama anggota DPR tukang palak disetor ke KPK.
"Laporkan saja ke penegak hukum. Agar ada dimensi hukum yang jelas bagi siapapun yang melakukan. Dibawa saja ke KPK. Supaya jelas apakah delik pemerasan, kalau ada unsur perbuatan meminta fee tertentu. atau apakah delik suap," ujar Koordinator Bidang Politik Abdullah Dahlan hari ini.
(tor/nrl)











































