Denny: Gugatan Korlantas ke KPK Tidak Elok

Jakarta - Wamenkum HAM Denny Indrayana angkat bicara mengenai gugatan Korlantas ke KPK terkait penggeledahan pada akhir Agustus 2012. Menurut Denny gugatan itu tidak elok karena karena sekalipun Korlantas menang, ujung-ujungnya uang untuk pembayaran gugatan itu dari ABPN juga.

"Terkait dengan gugatan perdata, saya pikir baik KPK maupun kepolisian bisa mengkoordinasikan itu. Sehingga yang kemudian tetap ada di KPK adalah barang-barang yang terkait bukti-bukti kasus Korlantas," ujar Denny di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (30/10/2012).

Denny yakin KPK akan mengembalikan barang-barang yang tidak berkaitan dengan kasus Simulator SIM sehingga gugatan tidak perlu dilakukan.

"Gugatan menjadi tidak elok karena ini dua institusi penegak hukum saling menggugat. Kalau pun misalnya ada pihak yang kalah maka jumlah gugatan miliaran rupiah harus dibayarkan toh juga dari APBN. Itu menjadi lucu," terang Denny.

Denny menyatakan, baik KPK dan Polri harus sama-sama didukung. "Saya pikir KPK dan Polri adalah institusi penegak hukum yang harus kita dukung dan selamatkan agar pemberantasan korupsi bisa efektif," ujar mantan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM ini.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyitaan sejumlah barang bukti kasus korupsi simulator SIM dalam penggeledahan yang dilakukan pada Agustus lalu. Korlantas berharap agar dokumen yang tidak ada kaitannya dengan kasus agar segera dikembalikan. Sidang gugatan tersebut akan dimulai awal November 2012 mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menko Polhukam Djoko Suyanto menuturkan, gugatan perdata Korlantas itu dimasukkan pada bulan September atau sebelum Presiden SBY berpidato pada 8 Oktober. Isi pidato SBY adalah menegaskan kasus Simulator SIM ditangani KPK.

(/nrl)