Protes UMK Rendah, Ribuan Buruh Mengadu DPRD Jateng

Semarang - Sekitar seribu orang yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng mendatangi gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mereka membawa bendera-bendera organisasi serikat buruh dan spanduk untuk melawan mafia upah murah di Jawa Tengah, khususnya Semarang.

Koordinator aksi, Prabowo mengatakan, unjuk rasa tersebut didasari oleh adanya pejabat Provinsi Jateng yang mengusulkan penurunan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) 2013 dari yang diusulkan oleh Plt Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

"Usulan dari Plt Wali Kota sebesar Rp 1.209.100, tapi di provinsi ternyata ada yang mengusulkan Rp 1.061.000," kata Prabowo di depan gedung DPRD Jateng, Selasa (30/10/2012).

Selama ini, lanjut Prabowo, Kota Semarang adalah kota dengan UMK terendah dibandingkan sembilan kota metropolitan lainnya di Indonesia.

"UMK DKI Jakarta di atas Rp 1,5 juta sedangkan delapan kota metropolitan lainnya antara Rp 1,2 juta - Rp 1,3 juta," ujar Prabowo.

Selama dua tahun terakhir, UMK Semarang hanya naik sebesar dua hingga tiga persen. Lalu baru-baru ini Plt Wali Kota Semarang mengusulkan kenaikan UMK 21,95 persen yaitu menjadi Rp 1.209.100. Usulan tersebut merupakan hasil survei Dewan Pengupahan Kota Semarang bulan September 2012 Rp 1.229.077 dan prediksi Desember 2012 Rp 1.255.000.

"Angka itu sesuai Permenaker RI Per-13/MEN/2012. Kami sudah setuju dengan usulan tersebut, namun ternyata dari pihak pejabat Provinsi Jateng yang mengusulkan lebih rendah," jelas Prabowo.

Menurut Prabowo, dalih dari usulan pejabat Provinsi Jateng untuk menurunkan angka usulan UMK tersebut adalah hilangnya para investor jika UMK naik. Padahal menurut Global Competitive Index tahun 2011-2012 kenaikan UMK bukan merupakan faktor yang mempengaruhi keengganan investasi.

Sementara itu, anggota komisi E DPRD provinsi Jawa Tengah, Slamet Efendi mengatakan, akan membuat surat tembusan ke Gubernur Jateng, Bibit Waluyo agar menyetujui usulan UMK dari Plt Wali Kota Semarang.

"Kami akan membuat surat tembusan ke Gubernur Jateng," kata Slamet.

Massa yang datang menggunakan motor dari berbagai daerah di Jateng tersebut menuntut agar usulan UMK dari Plt Wali Kota Semarang agar disetujui, melawan upaya penurunan angka usulan UMK, dan mendesak DPRD Jateng untuk mendukung tuntutan buruh.

"Kami akan melakukan aksi lagi tanggal 19 November untuk mengawal penetapan UMK," kata salah satu demonstran dalam orasinya.

Aksi unjuk rasa tersebut membuat akses jalan dari Siranda menuju pusat kota, yakni kawasan Simpang Lima yang melalui Jalan Pahlawan, ditutup.

(alg/try)