PD: Dahlan Iskan Harus Gentle Bongkar Anggota DPR Pemeras

Jakarta - Partai Demokrat meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan yang sudah dipanggil Presiden SBY membuka oknum DPR yang meminta jatah ke BUMN. PD tak akan membela jika ada anggotanya di DPR yang terbukti meminta jatah dari direksi BUMN.

"Kami mendukung penuh itu. Tapi Pak Dahlan juga harus gentleman, jangan dikatakan DPR tukang peras BUMN, lebih baik diumumkan. Kita berpikiran positif terhadap apa yang disampaikan tentang kongkalikong, bukalah secara transparan siapa orangnya agar diproses hukum," kata Waketum PD Max Sopacua, kepada detikcom, Selasa (30/10/2012).

Menurut Max, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah secara khusus menyampaikan wejangan menyangkut praktik kongkalikong oknum eksekutif dengan legislatif. Wejangan semacam ini juga berlaku di internal PD tanpa terkecuali.

"Saya kira wejangan anti kongkalikong itu sudah disampaikan Pak SBY dalam pidato politiknya. Artinya itu berlaku juga untuk kader Partai Demokrat di DPR. Itu adalah sebuah kewajiban yang jika dilanggar kami tidak akan memberikan pembelaan apapun," tegas Max.

PD akan mempersilakan penegak hukum untuk memproses jika ada anggotanya yang terbukti terlibat praktik kongkalikong anggaran. Namun sampai saat ini PD masih bertanya-tanya siapa sebenarnya anggota DPR yang memeras BUMN yang dimaksud Dahlan Iskan.

"Kita dukung diproses hukum, nanti setelah Pak Dahlan membuka kan kita jadi tahu siapa oknum DPR yang memeras BUMN," tegasnya.

Menteri BUMN Dahlan Iskan telah dipanggil secara mendadak oleh Presiden SBY ke Istana Negara. Panggilan tersebut terkait dengan pernyataan Dahlan soal adanya kongkalikong antara perusahaan BUMN dengan oknum politisi Senayan.

"Saya tidak minta izin boleh diungkap atau tidak. (Soal kongkalikong) ada kaitannya," ujar Dahlan saat dikonfirmasi usai pertemuan dengan Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/10/2012). Dahlan tiba di Istana pukul 13.50 WIB dan keluar pukul 14.19 WIB.

Dahlan enggan merinci lebih detil mengenai isi pertemuan dengan Presiden tersebut. Dahlan juga tidak menjawab ketika ditanya apakah Presiden meminta nama-nama anggota DPR yang dimaksud.

"Ya kaitannya dengan kongkalikonglah. Begini, beliau tetap konsisten bahwa yang satu itu tidak boleh," jelasnya.

(van/nrl)