SBY Minta BPK & KPK Kawal Ketat Implementasi APBN

Jakarta - Presiden SBY prihatin dengan banyaknya pejabat negara yang terlibat kasus hukum terkait penyelewengan APBN. Presiden SBY meminta BPK dan KPK lebih ketat mengawasi implementasi APBN.

"Saya menyerukan sekali lagi, saya sudah sampaikan kepada KPK. Saya sudah menyampaikan kepada BPK untuk bekerjasama mengawal dan menyelamatkan APBN kita untuk sebesar-besarnya menjaga kepentingan rakyat Indonesia," ujar Presiden SBY di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (30/10/2012).

Presiden SBY mengatakan ada ratusan pejabat negara, pejabat pemerintah, termasuk anggota DPR, DPD, DPRD yang harus menjalani proses hukum karena penyimpangan APBN dan APBD.

Hal tersebut, lanjut SBY, tentu tidak dikehendaki.

"Kita ingin semua selamat, jajaran pemerintah pusat selamat, jajaran pemerintah daerah selamat, jajaran DPRRI selamat, jajaran DPRD selamat, dan yang penting negara negara uang rakyat itu betul-betul kita gunakan dengan sebaik-baiknya," ujar SBY.

(mpr/aan)