Aria Bima Minta Dahlan Iskan Sebut Oknum DPR Peminta 'Upeti' BUMN

Solo, - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, kini mendukung penuh sikap Menteri BUMN, Dahlan Iskan, yang menyebut bahwa BUMN sering menjadi sapi perah para anggota DPR. Bima mendorong Dahlan Iskan untuk membuka nama-nama anggota DPR yang dimaksudkan agar persoalan tidak semakin melebar dan bias menunjuk pada institusi DPR.

"Kalau Pak Dahlan Iskan menyampaikan itu (BUMN menjadi sapi perah), meskipun tempatnya kurang pas, tetapi substansinya kita akan memberikan suport," ujar Bima di sela-sela menghadiri acara musik kebangsaan dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda ke-84 tahun di Joglo Sriwedari, Solo, Minggu (28/10/2012) malam.

Namun demikian Bima berharap, sebaiknya Dahlan Iskan segera menyebut nama anggota-anggota DPR yang dindikasikan minta jatah tersebut. Sebab jika tidak, dikhawatirkan persoalan menjadi semakin bias dan melebar pada kelembagaan DPR. Jika sudah terjadi demikian maka akan menjadi persoalan tersendiri yang lebih rumit.

"Secara kelembagaan apa yang disampaikan tentang minta jatah itu jelas tidak akan mungkin terjadi. Saya enam tahun di Komisi VI dan dua tahun diantaranya menjadi pimpinan, saya tegaskan hal seperti itu tidak ada. Proses pengambilan keputusan penyertaan modal negara dalam BUMN itu sudah diatur. Lagipula itu bukan riil ditempatkan, melainkan bentuk penyertaan saham Pemerintah dalam sebuah BUMN," lanjutnya.

Lebih lanjut, Bima mengatakan, mungkin saja di saat Pemerintah mengusulkan penyertaan modal itu lalu ada oknum anggota DPR yang melakukan kapitalisasi menjadi suatu proyek. Langkah itu jelas tidak bisa dibenarkan dan harus dibongkar bersama. Sedangkan langkah dan tempat yang tepat bagi Dahlan Iskan adalah mengadukannya ke Badan Kehormatan DPR dan dalam rapat kerja antara DPR dengan Pemerintah.

"Karena itu lebih baik disebut saja, biar semuanya terang. Kita bersama-sama memerangi kongkalingkong seperti itu. Tapi jangan juga kalau kita mengawasi kinerja Pemerintah, termasuk BUMN dan Kementerian BUMN, lalu dianggap sebagai serangan balik. Kita juga harus tetap mengawasi kemungkinan adanya BUMN-BUMN melakukan permainan dengan pengusaha. Demikian juga di kementeriannya," pungkas Bima.

(mbr/van)