Draf Mata Anggaran RAPBD DKI Belum Sesuai Visi dan Misi Jokowi

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko widodo (Jokowi) diminta untuk merevisi draf sementara Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta yang dinilai tidak efisien. Draf tersebuut masih tak sesuai dengan visi dan misi Jokowi.

"Ini RAPBD (DKI Jakarta) belum Jokowi banget. Ini masih Fokeisme. Ini tidak sesuai dengan visi misi yang akan dikembangkan Jokowi," ujar pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, dalam diskusi diskusi Efisiensikan RAPBD Jakarta 2013 di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu (28/10/12).

Yayat mengatakan, mata anggaran di dalam draf tersebut banyak yang dinilai boros dan tidak tepat pengalokasiannya. Ia mengkhawatirkan nantinya program unggulan Jokowi malah bisa terhambat karena alokasi dananya kurang.

"Mata anggaran ini akan menyandera Jokowi-Ahok. Pertanyaannya apakah dalam 2 bulan ini Jokowi mampu melakukan perubahan anggaran," lanjutnya.

Yayat juga menyatakan penyusunan RAPBD ini harus mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan juga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta.

Yayat mengingatkan Jokowi bahwa kini mantan wali kota Solo ini akan berhadapan birokrasi yang sudah terbentuk kurang bisa melayani.

"Yang dihadapi jokowi birokrasi yang sudah nyaman, tenang, yang lebih ingin dilayani daripada melayani. Ini tantangan buat dia. Mampukah mengubah kultur yang sudah mengakar," imbuhnya.

Sebelumnya, ada beberapa mata anggaran yang dikritik oleh ICW dan Prakarsa. Mata anggaran ini dinilai harus dievaluasi bahkan dibatalkan untuk menghemat anggaran.

"Pengadaan kendaraan dinas, pembelian seragam dan pembangunan gedung untuk kepentingan birokrasi harus dievaluasi kalau perlu dibatalkan. Ini tidak prioritas," kata Koordinator ICW, Danang Widoyoko.

Efisiensi juga perlu dilakukan pada mata anggaran Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI). Aktivis anti korupsi ini berharap anggaran tersebut masih bisa dihemat lagi.

"Untuk telepon dan internet, Pemprov kan bisa kerjasama dengan Telkom. Saya rasa nanti biayanya bisa lebih murah," pungkasnya.

(mad/mad)