KBRI Myanmar: Pemerintah Myanmar Tidak Boleh Berpihak

Yangon - Pemerintah Indonesia menekankan kepada pemerintah Myanmar agar tidak berpihak kepada salah satu kelompok yang bertikai di Provinsi Rakhine. Efek dari kekerasan ini dinilai akan sampai pada dua generasi mendatang.

"Masalah itu tidak gampang diselesaikan," ujar Duta Besar Indoensia untuk Myanmar, Sebastianus Sumarsono, di Yangon, Myanmar, Sabtu (27/10/2012).

Pada kesempatan itu, Sebastianus menegaskan bahwa pemerintah Myanmar tetap mengakui semua agama yang berada di negaranya. Hal ini dikatakan oleh pemerintah Myanmar pada suatu ketika saat berbicara dengan Sebastianus menyusul aksi kekerasan yang terjadi di Provinsi Rakhine dan isu pelarangan pelaksanaan salat id beberapa hari yang lalu.

"Mereka menjamin kebebasan agama, misalnya di Yangon ada sekitar 50 masjid," ucapnya.

Kejadian di Provinsi Rakhine, lanjut Sebastianus, tidak menjalar hingga ke Yangon. Namun pengalaman traumatik pada kekerasan ini akan berefek hingga dua generasi masyakarat Myanmar. Oleh karenanya, KBRI Myanmar yang merupakan perwakilan Indonesia meminta pemerintah Myanmar tetap berada di posisi netral.

"Tidak boleh berpihak dan harus diawasi setiap hari. Kita ingin konflik di Rakhine segera diselesaikan," kata Sebastianus.

Pada Isul Adha kali ini, KBRI Myanmar memuji langkah dari pemerintah setempat yang menetapkan hari pelaksaan sIdul Adha kali ini dijadkan sebagai hari libur nasional. "Sama pada Selasa depan di mana ada perayaan full moon dan pemerintah juga menyatakan sebagai hari libur nasional," jelasnya.

(fiq/aan)