Peristiwa di Provinsi Rakhine adalah Konflik Komunal Bukan Agama

Myanmar, - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Myanmar menegaskan bahwa konflik yang terjadi di provinsi Rakhine antara etnis Rohingya dan Rakhine bukanlah konflik agama melainkan konflik komunal. Berdasarkan penelusuran KBRI, salah satu penyebab berlarutnya konflik komunal ini, akibat kurangnya penegakan hukum di sana.

"Ini adalah konflik komunal yang dikaitkan ke konflik agama," Kepala Bagian Penerangan Sosial dan Budaya di Kedubes Indonesia di Myanmar, Djumara Supriyadi, Kamis (25/10/2012).

Djumara menjelaskan, konflik ini bermula pada bulan Mei 2012 saat terjadi kasus pemerkosaan kepada salah seorang perempuan di Provinsi Sittwe. Kemudian setelah itu, terjadi aksi swepping yang menewaskan sekitar 10 orang di wilayah yang sama.

"Entah kenapa konflik ini kemudian mulai dikaitkan dengan agama padahal tidak," kata Djumara.

Puncaknya ketika pada 19 Juni 2012, pemerintah Myanmar menyatakan wilayah Provinsi Rakhine menjadi wilayah darurat. Kekerasan kemudian

menjalar di beberapa wilayah yaitu Maungdaw/Sittwe, Buthaidung, Myauk Oo, Rathaedung, Ramree, Ponnagyun. Berdasarkan laporan pemerintah setempat, hingga 17 September 2012, sebanyak 75.075 orang mengungsi.

"Kondisi di sana masih panas dan sensitif," ucapnya.

Djumara juga mengingatkan, beberapa foto yang diposting di internet tidak sepenuhnya benar, terutama foto-foto yang terkait pembantaian.

"Ada foto yang diambil dari Afrika, Tibet dan Thailand. UN (United Nation) juga telah menjelaskan hal ini," terangnya.

Salah satu penyebab meluasnya konflik ini adalah kurangnya penegakan hukum kepada kedua belah pihak yang bertikai. "Kalau seandainya dari awal ditegakkan tentu tidak akan meluas," ucapnya.

(/)