"Silakan kalau mau audit dari luar. Loh tiap tahun kan diaudit dari BPK. Bisa tersinggung nanti BPK hasil auditnya diragukan," kata Djoko Sarwoko saat ditemui detikcom di ruang kerjanya, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (25/12/2012).
Gayus juga merasa perlakuan Sektretaris MA, Nurhadi terhadap hakim agung pilih kasih. Hakim agung seakan-akan menjadi warga kelas dua dibandingkan PNS MA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, hakim agung Gayus Lumbuun sebelumnya menyatakan keuangan MA perlu diaudit. "Perlu ada pengawasan eksternal terhadap kebijakan anggaran yang digunakan di MA. Kalau perlu diaudit," kata Gayus Lumbuun.
Atas konflik ini, Komisi Yudisial (KY) mendukung langkah Gayus sebab MA harus transparan dan terbuka. "Saya seribu persen sependapat dengan usulan hakim agung tersebut," kata komisioner KY Bidang Pengawasan Hakim, Suparman Marzuki.
(asp/ega)











































