Cegah Kasus Azirwan Terulang, Ini Langkah Mendagri

Jakarta - Mendagri Gamawan Fauzi tak mau 'kecolongan' lagi seperti kasus Azirwan yang diberi jabatan padahal pernah jadi terpidana korupsi. Surat edaran khusus untuk mencegah hal serupa terjadi segera dibuat.

"Sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi sekarang, saya akan membuat surat edaran kepada gubernur, bupati, walikota supaya tidak memberikan jabatan kepada yang sudah pernah menjalani hukuman pidana," kata Gamawan di kantor presiden, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Bagi para eks napi yang sudah terlanjur diberi jabatan, Gamawan meminta agar keputusan itu dicabut. Hal ini berlaku di semua wilayah, dari tingkat provinsi sampai kota dan kabupaten.

Mantan gubernur Sumatera Barat ini mengatakan, meski surat edaran itu berupa imbauan, tapi tetap memiliki kekuatan. Sebab, secara jabatan, Gamawan masih menjadi pembina bagi pejabat-pejabat daerah.

"Dengan landasan pembinaan pasal 222, menteri dalam negeri adalah pembina otonomi daerah, saya tentu berwenang. Tapi
jangka panjang ini tentu harus diatur dalam PP yang lebih tegas," lanjutnya.

"PP-nya, seperti semangat sekarang ini. Kalau sudah anu, jangan diberi jabatan lagi," sambungnya.

Azirwan dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bersama puluhan pejabat eselon dua dan tiga lainnya pada tanggal 8 Maret 2012.

Dalam catatan ICW, pada 1 September 2008, Azirwan divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 100 juta, subsider tiga bulan kurungan penjara. Azirwan dinyatakan telah terbukti menyuap anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PPP Al Amin Nasution dalam perkara alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan.

Selepas dari penjara pada tahun 2010, Azirwan dilaporkan tidak memiliki jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bintan, namun ia masih tercatat sebagai salah satu komisaris di Badan Usaha Milik Daerah setempat.

Akibat desakan Mendagri, kini Azirwan sudah mundur dari jabatannya.

(mad/trq)