"Nggak apa-apa," kata Dahlan saat ditemui di kantor Presiden sebelum mengikuti rapat paripurna, Kamis (25/10/2012).
Dahlan menegaskan, dia bukan orang di balik penerbitan surat edaran bernomor 542 itu. Pesan singkat yang dia sampaikan ke Dipo soal oknum DPR yang meminta jatah di BUMN hanya sebatas laporan anak buah ke atasan.
"Itu laporan ke atas, itu kaitannya bahwa pak Dipo kan bikin surat edaran, kementerian termasuk BUMN tidak boleh kongkalikong, termasuk dengan DPR. Nah, saya kan punya BUMN banyak, saya ganti bikin edaran jangan seperti itu," jelasnya.
Saat didesak apakah praktik 'minta jatah' di BUMN itu sudah terjadi, Dahlan tak mau bicara banyak. Bekas Dirut PLN itu hanya memuji bawahannya yang sudah berhasil menghindari praktik tersebut.
"Saya bangga dengan direktur utama BUMN yang bisa menghindari semua itu, saya bangga banget sama mereka," tegasnya.
Jadi, surat itu bukan Anda yang mengusulkan? "Masa aku yang mengusulkan," kata Dahlan saat ditanya soal perannya di balik surat edaran Seskab.
Sejak 28 September 2012, pemerintah melalui sekretariat kabinet (setkab) sudah menerbitkan surat edaran nomor 542 tentang upaya mencegah praktik kongkalingkong dana APBN. Semua jajaran, termasuk Kementerian BUMN harus berani menolak permintaan siapa pun yang meminta jatah.
Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, surat edaran itu sesuai dengan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang pencegahan praktik kongkalikong dengan oknum legislatif DPR/ DPRD, dan/atau rekanan.
Di antara para pejabat yang diberi surat edaran, ada nama Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sejak lama, banyak pihak mengendus ada beberapa oknum DPR atau parpol yang menjadikan perusahaan BUMN sebagai sapi perah.
(mad/trq)
