"Yang saya minta Pak Dahlan (Iskan) langsung tunjuk hidung siapa yang melakukan pemerasan ke BUMN, sehingga fair," jelasnya di gedung DPR, Senayan, Kamis (25/10/2012).
Sekjen PDIP ini menilai surat yang diedarkan melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam adalah wajar. Sepanjang surat tersebut diperuntukkan sebagai imbauan dan usaha preventif maka tidak ada masalah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengenai beberapa anggota dewan yang terkesan emosional menanggapi penerbitan surat edaran ini, Tjahjo menilai hal tersebut masih tergolong normal.
"Wajar kalau statement tidak diluruskan siapa orangnya (anggota DPR yang memeras pihak BUMN)," imbuhnya.
Sebelumnya, Setkab sudah menerbitkan surat edaran nomor 542 tentang upaya mencegah praktik kongkalingkong dana APBN. Semua jajaran, termasuk Kementerian BUMN harus berani menolak permintaan siapa pun yang meminta jatah. Sejak lama, banyak pihak mengendus ada beberapa oknum DPR atau parpol yang menjadikan perusahaan BUMN sebagai sapi perah.
Karena itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan memerintahkan semua direksi BUMN untuk menolak anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN untuk pencairan anggaran penanaman modal negara (PMN).
(rmd/rmd)










































