Jalan Panjang DPR Menggoyang Dahlan Iskan

Jakarta - Kalangan Komisi VI DPR saat ini ramai-ramai mengkritisi kinerja Menteri BUMN Dahlan Iskan. Tahukah Anda, sebenarnya DPR sudah lama ingin menggoyang Dahlan Iskan? Lalu apa tujuan besarnya?

Pada bulan April 2012 lalu, sejumlah anggota Komisi VI menggalang dukungan interpelasi untuk mendorong Presiden SBY mengevaluasi Dahlan Iskan. Saat ini DPR mempermasalahkan lahirnya Kepmen No KEP-236/MBU/2011 tentang pendelegasian sebagian wewenang Menteri BUMN. Hal ini dibenarkan pimpinan Komisi VI DPR.

Hingga saat ini diakui hubungan DPR dan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN tak harmonis. Lahirlah sejumlah kritik keras, termasuk anggota DPR yang mendesak Dahlan Iskan dievaluasi.

"Hubungan dengan Pak Dahlan kan kenceng setelah ada pelanggaran Undang-undang. Pak Dahlan mengeluarkan Kepmen itu, sampai sekarang Kepmen itu sudah direvisi tapi produknya masih ada, banyak Direktur BUMN yang diangkat tanpa persetujuan Presiden dan Menteri Keuangan," kritik Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (25/10/2012).

Aria Bima adalah satu dari banyak anggota Komisi VI DPR yang mengkritisi kinerja Dahlan Iskan. Dahlan yang sering terjun ke lapangan dinilai Aria tidak menunjukkan kinerja yang baik.

"Kalau dikritisi dia selalu menyalahkan DPR. Makanya kemudian kita sebut Pak Dahlan Lebay. Sebagai manusia dia orang baik mau ngepel lantai bandara, membuka pintu tol, tapi sebagai menteri dia tidak bekerja sebagaimana mestinya," protesnya.

Meskipun kemudian interpelasi Dahlan Iskan kandas di tengah jalan. Dahlan Iskan yang bergerak cepat merevisi Kepmen No KEP-236/MBU/2011 membuat Setgab koalisi menggelar rapat dadakan untuk mengkandaskan interpelasi Dahlan Iskan. Presiden SBY pun sama sekali tak mempermasalahkan kebijakan Dahlan Iskan.

Kini saat pemerintah melalui Seskab Dipo Alam mengeluarkan surat edaran agar Direksi BUMN menghindari kongkalikong dengan DPR, kalangan Komisi VI kian meradang. Mereka merasa tak pernah meminta jatah ke BUMN, mereka kembali mengkritik keras ke arah Dahlan yang bertanggung jawab langsung terhadap BUMN.

"Masalahnya jatah yang seperti apa? Kami tidak pernah meminta jatah. Persoalannya itu adalah bagian dari pemerintahan yang tidak clean government, ini kan tidak dilaksanakan. Jadi surat itu hanya pencitraan. Memangnya surat itu keluar terus akan bersih? Lha wong kejadian mulai Hambalang sampai wisma atlet kan kongkalikong pemerintah, DPR, dengan pengusaha," kritik Aria.


(van/nrl)