Dituding Tak Transparan, Sekretaris MA Persilakan Keuangan Diaudit

Jakarta - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi mempersilakan keuangan MA diaudit oleh eksternal. Hal ini menanggapi permintaan hakim agung Gayus Lumbuun yang menilai ada ketidaktransparansian dalam pengelolaan keuangan MA.

"Silakan, dengan senang hati dan kita sudah dilakukan audit di tahun-tahun sebelumnya. Lho mana ada APBN yang tidak pernah diaudit," kata Nurhadi saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2012).

Nurhadi juga membantah menempatkan hakim agung sebagai warga kelas dua di MA. Menurut Nurhadi, hal tersebut hanya keluhan satu orang hakim semata.

"Iya, hanya satu hakim agung, yang lainnya tidak ada. Tanyakan ke hakim agung yang lain. Justru saya melakukan perubahan besar di sini. Saya mendorong kesejahteraan," beber Nurhadi.

Terkait keluhan Gayus soal pemberian tiket pesawat tempat duduk kelas ekonomi, Nurhadi mengatakan hal tersebut karena masalah keterbatasan penerbangan. Versi Nurhadi, keluhan itu hanya dilontarkan oleh Gayus semata.

"Ini kan hanya statement satu hakim agung. Semua hakim agung tidak ada yang protes dan mengerti kalau ini menggunakan maskapai penerbangan yang terbatas. Tapi kalau ke Surabaya kan banyak, itu bisa tertampung semua," ungkap Nurhadi.

Seperti diketahui, Gayus berbicara blak-blakan jika hakim agung di MA menjadi warga kelas dua. Adapun warga kelas satu adalah PNS/birokrat MA. Oleh karenanya, Gayus meminta auditor eksternal untuk menghitung dan menilai pengunaan anggaran MA.

"Kesan di MA yaitu para hakim agung adalah penghuni kelas dua di bawah PNS-PNS eselon I dan eselon II. Bahkan staf biasa memegang peran penting administrasi dan keuangan di MA," kata Gayus saat dikonfirmasi detikcom pagi ini.

(asp/nwk)