Akbar Masih Yakin Wiranto-Gus Solah Tetap Netral

Solo - Ketua Koalisi Kebangsaan yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, tetap yakin bahwa Wiranto dan Sholahuddin Wahid akan bersikap netral pada Pilpres putaran kedua mendatang. Karena itulah koalisi yang dia pimpin akan lebih mengandalkan kekuatan mesin partai dan tidak melibatkan Wiranto - Solah."Saya masih yakin karena berpegang pada pernyataan Pak Wiranto dan Gus Solah bahwa akan netral pada Pilpres putaran kedua. Itu yang kita pegang. Kami pernah mendekati beliau untuk bisa bergabung dengan kami, tapi mereka tetap ingin netral. Dan saya pikir sikap itu sudah cukup baik," kata Akbar kepada wartawan saat menghadiri deklarasi koalisi kebangsaan di Solo, Senin (13/9/2004).Sebagai konsekuensi dari sikap netral itu maka Koalisi Kebangsaan tidak melibatkan pasangan capres dan cawapres Partai Golkar di putaran pertama tersebut. Untuk memenangkan pasangan Megawati - Hasyim Muzadi di putaran kedua, kata Akbar, pihaknya lebih mengandalkan kekuatan mesin politik delapan partai yang telah menyatakan dukungannya terhadap Mega - Hasyim.Kedelapan partai itu adalah Partai Golkar, PDIP, PPP, PDS, PBR, PKPB, PNI Marhanisme, PNUI. Bahkan, lanjut Akbar, di beberapa daerah dukungan terhadap pasangan Mega - Hasyim juga datang dari partai-partai lainnya. Di Lampung misalnya, dukungan untuk koalisi yang dipimpinnya datang dari sebelas partai."Partai Golkar sendiri akan terus mengoptimalkan mesin politiknya dengan mengamankan suara dengan perpatokan pada hasil Pemilu legislatif, bukan pada Pilpres putaran pertama. Untu melakukan kontrol saya selaku ketua umum partai akan selalu turun ke bawah. Karena itu, saya berharap para pimpinan partai lainnya juga melakukan hal yang sama," kata dia.Sanksi Bagi PembangkangLebih lanjut Akbar juga menyatakan bahwa DPP Partai Golkar akan memberi sanksi organisasi bagi para kader yang membangkang keputusan partai untuk mendukung Megawati. Sedangkan kepada Jusuf Kalla surat yang dikirim bukan peringatan atau ancaman sanksi, melainkan surat agar yang bersangkutan tidak mencampuri urusan internal partai."Pak Kalla itu kan cawapres dari partai lain. Lalu apa urusannya mengumpulkan para kader Golkar agar memilih calon yang tidak didukung partai kami. Kepadanya kami telah berkirim surat agar tidak lagi mencampuri urusan internal partai kami," papar Akbar."Sedangkan kepada para kader yang belum mau menjalankan keputusan partai, kami telah memberi surat peringatan. Jika sampai pada batas waktunya mereka tetap membangkang pasti akan kami sanksi organisasi. Kapan batas waktu itu, bentuk sanski maupun waktu yang paling tepat untuk pemberian sanksi itu, kami yang akan menentukan. Karena kami yang tahu situasi dan kondisi partai kami," demikian Akbar. (asy/)