Jokowi dan DPD Bahas Catatan 'Miring' BPK Soal Keuangan Pemprov DKI

Jakarta - Setelah melakukan sejumlah sidak pada pagi hari tadi, Gubernur DKI Jokowi kembali ke Balaikota DKI. Di kantornya itu, Jokowi menerima kunjungan DPD DKI guna membahas mengenai catatan BPK untuk Pemprov, salah satunya di sektor kesehatan.

Rombongan DPD DKI yang dipimpin AM Fatwa datang ke Balaikota, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat sekitar pukul 11.00 WIB. Jokowi menyambut rombongan ini secara langsung.

Kemudian rombongan DPD dan sejumlah pejabat Pemprov DKI menggelar rapat terbuka di lantai 2 Balai Agung. Dalam rapat itu, AM Fatwa menyampaikan dua hal: catatan BPK untuk Pemprov DKI dan peraturan mengenai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

"DKI Jakarta memiliki tugas yang berat sebagai ibukota negara yang membutuhkan anggaran biaya yang tidak sedikit. Kami menyarankan program CSR perusahaan hendaknya dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya untuk mengentaskan kemiskinan di Jakarta," ujar AM Fatwa dalam rapat itu.

"Mengenai laporan BPK, kami sampaikan BPK mencatat pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas banyak yang tidak selesai, meskipun kontraktor sudah dibayar. Ada 15 puskesmas. Kami menyarankan agar rehabilitasi puskesmas dilakukan dengan baik," sambung mantan pimpinan MPR ini.

Menanggapi laporan dari DPD DKI itu, Jokowi menyampaikan bahwa pihaknya masih perlu melakukan pendalaman. Jokowi sendiri mengaku masih belum bisa menyampaikan banyak hal.

"Saya tidak bisa menyampaikan banyak-banyak dulu. Karena saya orang baru. Dalam seminggu ini masih banyak ke lapangan. Kami serahkan semuanya untuk senator berkoordinasi dengan DPRD," papar Jokowi yang mengenakan jas hitam dan dasi warna merah ini.



(slm/)