Inilah Hambatan Kampung Deret Jokowi

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mempunyai ide untuk menciptakan konsep hunian kampung deret di pinggir Sungai Ciliwung. Konsep tersebut diharapkan mampu menata pemukiman kumuh dan padat penduduk di sepanjang bantaran kali. Namun konsep ini memiliki beberapa hambatan. Apa saja?

"Hambatannya misalnya koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane karena dia berdekatan. Juga koordinasi dengan Menteri Perumahan Rakyat. Selain itu mengenai dana, apakah dia harus menggunkan CSR, kalau APBD ternyata tidak cukup, kan macam-macam," ujar Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI I Putu Indiana, usai bertemu dengan Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2012).

Menurut Indiana, saat ini pihaknya masih melakukan kajian terhadap ide tersebut. Terutama mengenai apakah memang ide yang baik itu dapat diwujudkan. Dia meyakini apabila nantinya ide 'kampung deret' tidak dapat diwujudkan tentu Jokowi akan menerima semua hasil kajian dengan lapang dada.

"Pak Gubernur tidak akan mau melanggar aturan, kalau aturannya tidak memungkinkan Pak Gubernur tidak akan memaksakan. Saat ini kita lihat di sekitar situ, apakah ada space untuk membangun rumah susun, peruntukannya cukup, luasnya. Terus bagaimana pola pembangunan dan kepemilikannya, itu masih dalam kajian. Saya sih berharap bisa," ucapnya.

Yang jelas, konsep dan ide Jokowi, menurut Indiana, sangat baik. Kampung deret itu bisa membantu masyarakat menengah ke bawah untuk mendekati tempat kerjanya, sehingga tak banyak ongkos transportasi keluar.

"Mereka kan kerja di dekat rumahnya kalau jauh ongkos transport saja sudah susah. Konsepnya sangat bagus," tutur dia.

Sebelumnya pada Selasa (16/10) lalu, Gubernur DKI Jakarta Jokowi mendatangi warga bantaran Kali Ciliwung dan mempresentasikan konsep kampung deret kepada warga di sana. Jokowi sudah perintahkan Kadis PU untuk segera melakukan pengukuran terkait rencana pembangunan tersebut dan memberikan waktu selama satu minggu kepada warga dan aparat perangkat daerah yang hadir untuk mendiskusikan apakah setuju atau tidak dibangun tempat tinggal berkonsep kampung deret di daerah tersebut.


(riz/nwk)