Hasyim Minta Pemerintah Tinjau Payung Hukum Usut Bom Kedubes

Jakarta - Cawapres Hasyim Muzadi meminta pemerintah memperhatikan kelemahan koordinasi dalam menangani terorisme. Pasalnya, payung hukum dinilai terlalu longgar dan BIN sebatas memback up data. Demikian disampaikan Cawapres Hasyim Muzadi usai silaturahmi dengan Masyarakat Betawi di Yayasan Addiniyah Attahiriyah di Jalan Melayu Besar, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (11/0/2004)."Kelemahan koordinasi harus menjadi perhatian pemerintah secara serius. Ada dua faktor, yaitu payung hukum dan efektifitas koordinasi. Coba dilihat kembali payung hukum pada waktu orde baru terlalu represif. Sekarang ini terlalu longgar atau cukup kerena tanpa efektifitas intelijen, gerakan bawah tanah tidak bisa diselesaikan," ungkap Hasyim."Hal ini semua dibawah BIN tetapi BIN kelihatannya, menurut UU tidak bisa menangkap secara operasional. BIN hanya bisa back up data. Hal seperti ini perlu ditinjau kembali bagaimana payung hukum sebenarnya,' imbuhnya.Hayim berharap pemerintah mengusut tuntas masalah terorisme dengan jalur hukum. "Saya ingin Indonesia tetap menyelesaikan teror dengan hukum. Jangan seperti yang banyak dilakukan di luar negeri, melawan teror dengan teror maka melahirkan teror ketiga kalinya," kata dia.Menanggapi pernyataan polisi yang menduga JI pelaku bom, menurut Muzadi,kepolisian diminta tidak terburu-buru selama belum ada indikasi. "Spekulasi sebelumnya tidak perlu, kecuali kalau ada indikasi. Terus terang saja, supaya penangannya jelas," demikian Hasyim.Betawi Dukung Mega-HasyimSekitar 60 alim ulama dan tokoh Betawi menyatakan dukungan kepada pasangan Mega-Hasyim. Mereka berharap pilpres 20 September menghasilkan pemimpin yang bersih, jujur dan menjalankan amanat rakyat.Acara dihadiri 500 orang yang tergabung dalam Betawi Center Dukung Mega-Hasyim. (aan/)