PAN: KPU Harus Jamin Kerahasiaan Data Sipol dari Pihak Asing

Jakarta - Kerjasama KPU dengan lembaga IFES (asing) dalam menyediakan instrumen verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU menuai banyak kritik. Setelah PDIP, kini giliran PAN yang mengkritik agar data dalam Sipol tidak bocor ke pihak asing.

"Sebisa mungkin data dan informasi itu harus jadi rahasia negara, kalau kerjasama (dengan pihak asing) cukuplah kerjasama pelatihan atau apa yang lainnya," kata Ketua Fraksi PAN DPR, Tjatur Sapto Edi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/10/2012).

Menurutnya, KPU harus bisa menjaga kerahasiaan data dalam Sipol KPU, karena bagaimanapun data-data partai politik dalam Sipol adalah soal kerahasiaan dan kedaulatan negara.

"Harusnya KPU bisa keep itu, apa mugkin kita bisa ambil datanya Amerika, Inggris, atau Jepang? Kan nggak kebayang. Jangan sampai kita telajang betul di hadapan orang luar, walau mungkin niatnya baik," kritik anggota komisi III itu.

Meski demikian, Tjatur menegaskan fraksinya tetap akan mengikuti aturan KPU soal instrumen Sipol, hanya perlu penyempurnaan dan perbaikan dalam Sipol terkait kerahasiaan dan perangkat yang digunakan.

"Selama itu bisa membantu dan bisa dijaga kerahasiaannya dan manfaatnya, kita harus mulai mengarah pada IT-isasi dan ini Sipol KPU belum sempurna-sempurna amat, excelnya saja masih pakai excel 2003," ucapnya.

"Tidak berarti tidak boleh (menggunakan Sipol), untuk memudahkan silakan tetapi dia (KPU) harus keep itu," imbuhnya.

(bal/mok)