Pemindahan Kantor Dinas di Balai Kota DKI Harus Perhitungkan Kepadatan

Jakarta - Gubernur dan Wagub DKI, Jokowi-Ahok, memiliki ide untuk menyatukan kantor-kantor dinas menjadi satu di Balai Kota DKI Jakarta. Ide itu bagus asal harus memperhitungkan kepadatan personel, ruangan dan efisiensi.

"Tidak masalah, apa pun bisa dilakukan. Tapi dilihat impact-nya saja, masalah ruangan, kemacetan, dan koordinasi. Untuk dinas tertentu itu dinas operasional yang harus melihat lapangan juga perlu dipertimbangkan. Harus dihitung crowded di balai kota nantinya, sebelum mereka ditarik," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin.

Hal itu disampaikan Selamat ketika dihubungi, Jumat (19/10/2012).

Selamat menuturkan, masing-masing unit dinas harus membuat manajemen dan efisiensi. Namun hal itu bagus karena masing-masing kepala dinas bisa langsung berhubungan dengan kepala bidangnya.

"Kepala dinas harus berhubungan dengan kepala bidang. Jadi bisa melihat semua pertumbuhan harus ada sistemnya. Niatnya bagus tapi harus ada manajemen yang handal untuk supervisi. Harus dihitung dengan baik. Jangan sampai disinkronisasi nggak bagus karena proyek manajemen dan supervisinya tidak berjalan karena sistemnya tidak dimodernisasi," pesan politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menambahkan harus dikaji apakah pemindahan itu akan membuat produktivitas meningkat atau malah sebaliknya.

"Penyatuan itu baik-baik, saja asal tidak justru mengganggu kinerja dari unit yang ada. Karena mesti dilakukan dengan seksama dan aturan pemindahan semua unit ke balai kota. Apakah itu akan meningkatkan kinerja atau sebaliknya?" kata Sani, panggilan akrab politisi PKS ini.

(nwk/mok)