.webp)
Langkah pemerintah mengutus Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk menyosialisasikan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) ke fraksi-fraksi di DPR tidak menjamin fraksi-fraksi atau Pansus memberi dukungan pembahasan RUU Kamnas tersebut. Aksi pemukulan yang dilakukan oknum TNI pada masyarakat sipil itu akan membuat tanda-tanya, perlukah masyarakat memberi dukungan terhadap kehadiran UU Kamnas?
"Itu haknya pemerintah untuk bersikap aktif untuk mendatangi fraksi-fraksi di DPR untuk menjelaskan RUU Kamnas tersebut. Namun menurut saya tidak ada jaminan kemudian membuat sikap anggota Dewan berubah dan berbalik mendukung RUU Kamnas tersebut manakala drafnya tidak diperbaiki," ujar Wakil Ketua Pansus RUU Kamnas Hidayat Nur Wahid di sela-sela menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (18/10).
Terlebih, kata Hidayat, dengan adanya insiden terakhir yakni aksi pemukulan secara berlebihan yang dilakukan oknum TNI AU terhadap wartawan dan masyarakat, saat mereka menyaksikan kecelakaan pesawat tempur Hawk 200 milik TNI AU di Riau. "Tentu aksi pemukulan yang dilakukan oknum TNI pada masyarakat sipil itu akan membuat tanda-tanya, perlukah masyarakat memberi dukungan terhadap kehadiran UU Kamnas jika TNI saja belum bisa bersikap dewasa dalam era demokrasi saat ini, di mana kekerasan masih dikedepankan," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah melalui Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin hari ini kembali melanjutkan road show di DPR. Tadi pagi, giliran Fraksi Partai Gerindra yang didatangi Sjafrie. Sebelumnya, Sjafrie telah mendatangi enam fraksi untuk tujuan yang sama, yaitu Fraksi Partai Demokrat, F-PKB, F-PKS, F-PAN, F-PPP, dan Fraksi Partai Golkar. (nwk/nwk)
