3 Bulan Pertama, Jokowi Diminta Bersihkan Pungli Layanan Publik

Jakarta - Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama hari ini dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Untuk kerja triwulan pertama, Jokowi-Basuki diminta membersihkan pungutan liar dari unit layanan publik.

"Pemprov DKI harus bersih dan melayani. Pelayanan kecamatan dan kelurahan harus jadi prioritas. Paling lama 3 bulan tidak ada lagi pungutan liar di DKI, semua harus berbasis IT," kata anggota fraksi PDIP di DPR, Dewi Aryani, Senin (15/10/2012).

Menurutnya, Jokowi harus segera menerapkan mekanisme pengaduan masyarakat untuk setiap unit pelayanan publik. Penerapan sanksi tegas bagi aparatur yang kedapatan mengutip pungli, kata Dewi harus dilakukan.

"Selain itu sangsi tegas pada aparatur ygan masih main mata, saya rasa Jokowi jago dalam hal ini. Semua pengadaan barang jasa melalu eprocurement, melakukan efisiensi penggunaan fasilitas dinas, dan menerapkan zona integritas," tutur Duta Reformasi Birokrasi Indonesia Universitas Indonesia ini.

Prosesi pelantikan Jokowi-Basuki akan dimulai pukul 10.00 WIB di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakpus. Usai pelantikan, Jokowi dijadwalkan menemui warga di halaman depan gedung dewan.

(fdn/)