.webp)
"Kita semua sedang memprihatinkan kondisi penegakkan hukum pemberantasan tipikor dan nasibnya kelak. Berlarutnya konflik antara 2 lembaga penyidik, Polri dan KPK yang dipicu kasus SIM jelas telah mengasingkan dan merampas hak rakyat sebagai subjek untuk dibebaskan dari KKN sebagaimana amanat konstitusi dan reformasi," kata anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, kepada detikcom, Senin (8/10/2012).
Menurut Eva, masyarakat sedang melihat penegak hukum sedang bermain-main dengan penegakan hukum. Hal semacam ini harus mendapat perhatian khusus dari Presiden SBY.
"Termasuk mengkriminalisasi anak buah sendiri menggunakan data 7 tahun lalu yang dihidupkan kembali. KPK di lain pihak, memaksimalkan panggung sebagai pihak teraniaya dengan dukungan publik karena memang penguasa melakukan pembiaran," keluh Eva.
Presiden SBY didesak eva mengambil tindakan tegas. "Permainan hukum dan adu jotos antar aparat penegak hukum ini harus dihentikan oleh presiden sebagai komandan dan pemegang mandat perwujudan reformasi. Presiden yang punya kekuasaan, harus digunakan untuk memastikan penegak hukum tidak mengkorup arah dan tujuan reformasi," dorong Eva.
Menurut Eva, Presiden SBY dan politikus Senayan harus berposisi sama dalam mendudukkan persoalan antara Polri dan KPK. Ketegasan SBY adalah kunci dari penuntasan polemik KPK-Polri.
"Pantas jika kita saksikan bagaimana masyarakat melakukan upaya perlawanan. Sikap presiden yang selama ini lebih mencerminkan ilmuwan reformasi harus segera bertransformasi menjadi komandan reformasi dengan menertibkan dan menormalkan perilaku para penegak hukum," tandasnya.
(van/vit)
