"Kalau soal keluhan Setgab sering terjadi, apalagi efektifitas Setgab ini," kata Sekretaris Fraksi PD DPR, Saan Mustopa, saat dihubungi, Senin (8/10/2012).
Saan menilai perlu dibuat aturan yang mengatur koalisi di DPR. Aturan tersebut diperlukan agar keputusan yang dibuat oleh koalisi bersifat mengikat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saan mengatakan aturan terkait koalisi tersebut bisa dimasukkan dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3 atau dikenal sebagai UU Parlemen). PD akan berusaha agar aturan tersebut dimasukkan dalam revisi UU MD3 yang saat ini sedang berjalan.
"Kita akan lihat kalau memungkinkan rencana ini akan dilakukan. Ini ikhtiar memperkuat sistem presidential," imbuhnya.
Jika diikat dengan UU, Saan meyakini jalannya koalisi akan efektif. Aturan itu akan membuat tak ada politik abu-abu seperti yang selama ini kerap muncul dari anggota koalisi.
"Ya kan nantinya semua terikat UU, jadi semua akan mematuhi. Saya yakin akan efektif sehingga tidak ada lagi politik abu-abu," tutupnya.
(tor/van)











































