Bom Meledak, Pemerintah dan BIN Gagal Lindungi Rakyat

Solo - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai Pemerintah dan BIN telah gagal memberikan jaminan keamanan kepada rakyatnya. HMI juga menilai pihak Australia mengeluarkan tuduhan yang terlalu embrional dengan mengarahkan pelaku pemboman kepada Jemaah Islamiyah (JI).Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum PB HMI Hasanuddin kepada wartawan di Solo, Kamis (9/9/2004) menyikapi peledakan bom yang terjadi di Kedubes Australia. Namun buru-buru dia meminta kepada seluruh kelompok kepentingan agar tidak memperkeruh kondisi dengan memanfaatkan tragedi tersebut untuk kepentingan sesaat."Lebih dari itu pemerintah harus tetap mampu membangun komunikasi diplomatik yang optimal dengan Pemerintah Australia agar tidak terjadi kejadian yang semakin berlarut-larut. Kita tahu bahwa saat ini warga negara Indonesia yang berada di Australia menerima intimidasi dari warga setempat yang masih trauma dengan Bom Bali," ujar Hasanuddin.Namun demikian, HMI tidak akan mendesak agar presiden segera mengganti Kepala BIN dan Kapolri. Alasannya pergantian kepemimpinan menjelang Pilpres yang sudah di ambang mata justru akan mengganggu kinerja kedua instansi itu. Sebab, menurutnya, pergantian kepemimpinan akan diikuti dengan pengaturan ulang koordinasi yang mungkin sekali membutuhkan waktu.Yang dibutuhkan saat ini adalah Pemerintah, BIN, dan kepolisian segera mengusut secara tuntas kejadian itu dengan menangkap pelakunya. Selanjutnya adalah mengoptimalkan kinerjanya agar tidak kembali terulang. "Kegagalan mereka saat ini harus tidak boleh lagi terulang di kemudian hari. Dan siapapun orangnya, kami mengutuk keras pelaku peledakan itu," kata dia.Australia Harus Sodorkan DataMenyikapi tudingan pihak Australia bahwa JI berada di balik aksi peledakan itu, HMI menilai hal itu sebagai tudingan embrional yang dikeluarkan terlalu dini. Namun jika itu merupakan tuduhan resmi Pemerintah Australia maka kemungkian mereka memiliki informasi memadai tentang aksi tersebut."Karenanya Kepolisian Australia harus menyodorkan data yang mereka miliki kepada BIN dan Kepolisian Indonesia. Tapi kalau tidak bersedia memberikan datanya maka wajar saja kalau kita menilai bahwa sesungguhnya Australia telah mengetahui jauh hari sebelum kejadian itu terjadi," ujar Hasanudin. (asy/)