Polemik KPK vs Polri, Presiden Bisa Tiru Hong kong

Jakarta - Insiden Polri dan KPK mengingatkan kejadian serupa yang terjadi di Hong Kong pada 1970-an. Saat itu kasus tuntas, setelah Gubernur Hong Kong yang menjabat ikut campur membela korps ICAC atau KPK Hong Kong guna membersihkan kepolisian dari korupsi.

"Di Hong Kong memang ada perseteruan antara KPK dan polisinya, tapi ada dukungan kuat dari eksekutif," jelas Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nuralam saat mendatangi Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jaksel, Sabtu (6/10/12) sore

Polemik antara KPK dan Polri memang kini semakin memanas pasca insiden belasan polisi Polda Bengkulu yang akan menangkap salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan. Penyidik yang telah menjadi pegawai KPK itu akan ditangkap terkait kasus dugaan pembunuhan pada 2004 pada pencuri sarang burung walet.

Saat itu, Novel sudah disidang kode etik dan dinyatakan mendapat teguran keras. Dia tidak berada di lokasi penembakan namun mengambil alih tanggung jawab anak buahnya. Novel yang saat itu menjabat Kasat Serse.

"Dukungan politik (Presiden) di indonesia belum terlihat, harusnya Presiden tegas agar tidak terjadi konflik kepentingan di internal polri dan jeruk makan jeruk," lanjutnya.

Arif tiba di gedung KPK sekitar pukul 17.00 WIB. Ia mengenakan kemeja abu-abu. Maksud kedatangannya adalah berkordinasi dengan koalisi gerakan anti korupsi.

"Mau ketemu temen-teman koalisi gerakan anti korupsi, membicarakan apa langkah-langkah yang akan dilakukan terkait peristiwa semalam. Itu bentuk pelemahan, ini konteksnya gangguan terhadap kasus simulator," tandasnya.

(ndr/ndr)