"Kami memang belum pernah melakukan pemeriksaan kinerja atas Polri dan Kejaksaan," kata Wakil Kepala BPK, Hasan Bisri, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/10/2012).
Lho kenapa belum pernah?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun dia menegaskan, BPK tidak menutup kemungkinan melakukan audit terhadap kinerja Polri dan Kejaksaan. Terlebih bila yang memintanya adalah DPR atau KPK.
"Kalau DPR atau KPK memintanya, ya kami lakukan," ujarnya.
Lebih lanjut Hasan memaparkan cakupan dari audit kinerja. Yaitu untuk mengetahui apakah lembaga itu sudah mengelola sumber daya secara efektif dan efisien.
Proses dimulai dari menyepakati bersama apa saja indikator yang dipakai buat mengukur kinerja lembaga bersangkutan. Jangan sampai setelah dilakukan audit, ternyata ada perbedaan persepsi tentang indikatornya.
"Setiap lembaga punya Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ lembaga. Lembaga A akan melaksanakan kegiatan apa saja dan dari situ kita mulai bekerja. Jadi dari rencana kerja, targetnya apa, sudah tercapai atau belum. Kita cek barangnya, cek hasilnya, bagaimana proses pembiayaannya apa ada nggak yang aneh," papar Hasan.
(/)










































