Hartati Murdaya akan Bersaksi di Pengadilan Tipikor

Hartati Murdaya akan Bersaksi di Pengadilan Tipikor

- detikNews
Kamis, 04 Okt 2012 04:38 WIB
Hartati Murdaya akan Bersaksi di Pengadilan Tipikor
Hartati Murdaya (detikcom)
Jakarta - Pemilik PT Hartati Inti Plantations (HIP), Hartati Murdaya, dijadwalkan menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) siang ini. Hartati bersaksi untuk terdakwa Direktur Operasional PT HIP, Gondo Sudjono Notohadi Susilo, dan GM Supporting PT HIP, Yani Anshori.

"Ibu Hartati dipastikan hadir di persidangan Gondo Sudjono dan Yani Anshori sebagai saksi," kata penasihat hukum Hartati, Patra M Zen dalam pesan singkat di Jakarta, Rabu (3/10/2012) malam.

Gondo dan Yani didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Ia didakwa menyuap Bupati Buol, Amran Batalipu, sebesar Rp 3 miliar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tujuan diberikan uang itu agar Amran menerbitkan izin lokasi, membuat surat kepada Gubernur Sulteng, agar memberi izin pengurusan HGU kepada PT Cipta Cakra Murdaya (CCM) atau PT HIP terhadap lahan seluas 4.500 hektar, juga membuat surat kepada Kepala BPN RI terkait pengurusan HGU sisa lahan seluas 75.090 hektar yang belum memiliki HGU.

Dalam persidangan Senin (1/10), Corporate Treasury PT Central Cipta Murdaya, Kirana Wijaya menyebut Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu meminta uang ke perusahaan milik Hartati. Permintaan uang terkait dana pengamanan lahan perkebunan milik perusahaan Hartati.

"Pak Arim (Manager Financial Controller PT HIP) yang hubungi. Pak Arim memberitahu, Pak Bupati minta uang yang Rp 1 miliar dulu," kata Kirana Wijaya saat bersaksi.

Dalam percakapan via telepon pada 16 Juni 2012 itu, Kirana mengakui Arim menyampaikan pesan bahwa Hartati ingin bertemu Bupati Buol. Hartati meminta pemberian uang dilakukan segera agar tidak terjadi gejolak keamanan di pabrik.

"Pak Arim menceritakan, Pak Bupati mendesak minta uangnya dulu. Ibu Hartati mengatakan sangat khawatir terhadap kondisi keamanan di pabrik sehingga beliau katakan perlu turunkan sumbangan keamanan," ujar Kirana.

(fdn/nvc)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads