Menkum HAM: Jangan Paksa Presiden Sikapi RUU KPK

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyatakan tekanan publik agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap terkait revisi Undang-Undang KPK, tidak tepat. Alasannya, revisi UU Nomor 30/2002 itu masih dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR.

"Menyalahkan presiden seperti yang terjadi sekarang ini tidak adil. Saya sayangkan kalau ini dijadikan isu seakan-akan pemerintah harus bersikap," ujar Amir Syamsuddin kepada detikcom, Rabu (3/10/2012).

Amir menerangkan, harmonisasi draf revisi masih dimatangkan di Baleg untuk dilaporkan hasilnya ke pimpinan DPR. Setelah itu, DPR menyerahkan RUU ke Presiden dan mendelegasikan menteri terkait untuk ikut dalam pembahasan revisi.

"Jadi kalau presiden dipaksa bereaksi, ini yang sangat saya sayangkan. Karena presiden sampai saat ini belum mendapat bahan," jelas dia.

"Bagaimana mau bereaksi kalau kita belum menerima, yang terjadi justru malah pro-kontra," imbuhnya.

Kendati revisi mendapat sorotan negatif lantaran adanya usulan pengurangan kewenangan, Amir malah berpendapat sebaliknya. Dia meyakini draf revisi UU KPK nantinya justru memperkuat kewenangan KPK.

"Saya yakin tentu ada. Kalau di draftada hal positif untuk mendukung dan menyemurnakan tugas KPK dalam pemberantasan korupsi, tentu itu harus kita dukung," tutur Amir.

(ahy/fdn)