SBY Pantau Perkembangan Polemik Revisi UU KPK

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memantau terus perkembangan polemik terkait revisi UU KPK. Meski begitu, Presiden belum akan bersikap terkait polemik tersebut.

"Nah ini belum dilaporkan bahwa itu sudah jadi wacana publik, ya tentu presiden mengikuti," ujar Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (3/10/2012).

Saat ini, lanjut Julian, presiden belum mendapat laporan dari Menteri Hukum dan HAM dan Menko Polhukam terkait revisi UU KPK tersebut.

"Ya presiden belum mendapat laporan. Menkum HAM juga belum melaporkan. Jadi kami belum tahu siapa yang punya inisiatif sebagai inisiator untuk revisi UU KPK itu kan belum jelas, terang Julian.

"Disebutkan dari DPR, tapi DPR yang mana, siapa, dari komisi mana, siapa orangnya, itu juga kami belum tahu, ini dipastikan dulu. Karena, mengikuti kelaziman, Menkum HAM akan melaporkan ke presiden, apalagi ini masuk domain hukum atau Menkopolhukam," jelas Julian.

Presiden tidak boleh intervensi? "Kalau intervensi nanti malah menyalahi UU," tutupnya.

Dalam draf revisi UU KPK yang ada di Badan Legislasi DPR, terdapat sejumlah pasal yang diusulkan berubah. Di antaranya soal penyadapan dan kewenangan penuntutan. Hal ini jelas membuat KPK semakin lemah.

(ega/mad)