Hari: Presiden Tak Perlu Masukan SBY, Kalla dan Agum

Jakarta - Presiden Megawati tidak memerlukan masukan dari tiga orang mantan menterinya yang mengundurkan diri sebelum waktunya. Hal ini terkait dengan isi pidato Mega yang akan dibacakan dalam Sidang Umum (SU) MPR tanggal 23 September 2004 mendatang.Demikian disampaikan oleh Menko Polkam ad interim Hari Sabarno kepada wartawan, usai rapat koodinasi (Rakor) bidang Polkam di Departemen Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/9/2004) malam."Kalau ada yang berhenti sebelum waktunya, saat serah terima ada naskah tertulis dari menteri yang lama. Jadi yang memberikan laporan kepada presiden adalah menteri yang menggantikan, tidak perlu mendatangkan ketiga mantan menteri itu," kata Hari.Ketiga menteri itu adalah mantan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Menko Kesra Jusuf Kalla, yang mundur karena mencalonkan diri sebagai pasangan capres-cawapres. Serta Menhub Agum Gumelar, yang non aktif karena mencalonkan diri sebagai cawapres pada pilpres putaran pertama lalu.Agenda rakor polkam malam ini memang membahas secara khusus pidato presiden yang akan dibacakan dalam SU MPR nanti. Isi pidato tersebut merupakan masukan-masukan dari masing-masing menteri di bidang politik keamanan."Isi pidato itu mengenai tiga tahun masa pemerintahan Mega. Diantaranya, politik dalam negeri dan luar negeri, stabilitas keamanan nasional, penegakan hukum dan lain lain," jelas Hari yang juga menjabat Mendagri tersebut.Selain itu rakor bidang Polkam juga membahas masalah papua dan persiapan menjelang pemilu putaran kedua. Hadir dalam rapat antara lain Panglima TNI Endriartono Sutarto, Kapolri Da'i Bachtiar, Jaksa Agung MA Rahman dan Menlu Hassan Wirajuda."Agenda kedua dalam rapat adalah mengangkat masalah Papua. Masalah pilpres juga dibahas, tapi tidak secara khusus. Kalau memang sangat diperlukan, akan kita lakukan rakor sebelum tanggal 20 September," demikian Hari Sabarno. (fab/)